Teh Artisan Menguat di JCFF 2026

Kehadiran teh artisan memberi warna baru dalam festival yang selama ini lebih identik dengan kopi. Para pengunjung dapat menikmati teh dengan karakter rasa yang lebih eksploratif, mulai dari racikan ringan beraroma floral hingga paduan rempah yang lebih kompleks. Pergeseran ini memperlihatkan semakin luasnya apresiasi masyarakat terhadap minuman berbasis tanaman Nusantara.

Ragam Racikan dan Keunikan Pelaku Usaha

Di antara para pelaku usaha yang tampil, terdapat UMKM asal Yogyakarta bernama Ramupadu yang ikut menghadirkan racikan teh berbahan tanaman lokal. Ramupadu dikenal dengan pendekatan peracikan yang mengangkat bahan-bahan Nusantara, dan beberapa produknya bahkan telah merambah pasar luar negeri. Kehadirannya di JCFF menjadi salah satu contoh bagaimana UMKM lokal mampu memperluas jangkauan melalui inovasi dan konsistensi kualitas.

Pengalaman Pengunjung Menikmati Teh Artisan

Pengunjung festival menunjukkan antusiasme tinggi terhadap variasi racikan yang tersedia. Salah satu penikmat teh, Andani, membagikan kesan setelah mencoba salah satu racikan yang disajikan di acara tersebut.

 “Sempat terkejut ada rasa teh yang berbeda dari yang biasa saya minum. Rasanya nikmat, aromanya wangi dan mengundang selera.”

Menurutnya, inovasi racikan yang ditampilkan para pelaku usaha mampu memberikan pengalaman baru bagi pecinta teh maupun pengunjung festival yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda.

Peran UMKM dalam Memperkaya Wajah Minuman Nusantara

Kreativitas UMKM dalam mengolah tanaman lokal memperlihatkan potensi besar industri minuman lokal untuk terus berkembang. JCFF 2026 menjadi ruang yang mempertemukan ide, keragaman rasa, serta inovasi para pelaku usaha—mulai dari peracik teh hingga pelaku ramuan tradisional—yang memperluas definisi minuman artisan Indonesia.

Dengan semakin banyaknya pemain dan ragam racikan yang tampil, teh artisan berpeluang menjadi elemen tetap dalam festival di masa mendatang, menghadirkan alternatif rasa yang semakin kaya bagi para pengunjung. (Nik)

Dorongan menuju pertumbuhan hijau menjadi semakin relevan ketika ekonomi regional menghadapi kebutuhan untuk memperkuat sektor-sektor produktif. Di tengah dinamika tersebut, UMKM kopi dan rempah muncul sebagai sektor yang mampu mendorong transformasi, khususnya setelah diarahkan untuk mengakses pembiayaan formal dan mengadopsi praktik usaha berkelanjutan.

Fundamental literasi pelaku usaha di Jawa Timur semakin memperkuat peluang tersebut. Asisten Direktur Divisi Pengawasan OJK Jawa Timur, Indrawan Nugroho Utomo, menegaskan, “Tingkat literasi keuangan pelaku usaha dan sektor swasta di Jawa Timur telah mencapai 88 persen, di atas rata-rata nasional.”

Ia menambahkan bahwa akses pembiayaan juga terus meluas.

“Per Februari 2026, pembiayaan UMKM di Jawa Timur telah mencapai Rp222 triliun.” Indrawan menekankan agar pembiayaan dimanfaatkan secara produktif.

“Harus dipastikan bahwa penggunaan pembiayaan itu benar-benar untuk pembiayaan usaha, bukan untuk gaya hidup.”

Dari sisi kontribusi ekonomi, UMKM Jawa Timur berada pada posisi strategis. Kredit Analis Bank Jatim, Alan Kurniawan, menyampaikan bahwa Jumlah UMKM Jawa Timur diperkirakan mencapai 9,78 juta unit, dengan 4,61 juta UMKM non-pertanian dan 5,16 juta UMKM sektor pertanian. Ia menegaskan besarnya peran UMKM dalam ekonomi regional.

“UMKM terbukti memberikan kontribusi sebesar 59,55 persen terhadap PDRB Jawa Timur pada 2025," katannya.

Bank Jatim juga memastikan kesiapan akses pembiayaan melalui prosedur yang lebih terstruktur, termasuk persyaratan umum seperti NIK, NPWP, NIB, dan agunan.

Arah pembiayaan UMKM kini tidak hanya bersifat konvensional. Pembiayaan hijau membuka peluang baru bagi usaha berbasis keberlanjutan, sebagaimana disampaikan  Kepala Divisi Penyaluran Pinjaman BPDLH Kementerian Keuangan RI, Eko Prasondita.

“Program Dana Layanan Masyarakat dibuka tiga kali setahun, dengan sekitar 3.000 pendaftar yang kemudian diseleksi menjadi 600 penerima."

Ia menegaskan relevansinya bagi usaha pertanian dan lingkungan. Eko mengatakan Program ini diperuntukkan bagi UMKM dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam penghijauan, energi terbarukan, jasa lingkungan, pengolahan sampah, pemberdayaan dan peningkatan usaha. Bahkan sektor kopi turut memperoleh peluang.

“Skema ini juga dapat dimanfaatkan oleh petani kopi, termasuk UMKM yang memiliki pohon sebagai bagian dari kontribusi terhadap upaya penghijauan.”

Dengan sinergi antara pembiayaan formal dan skema hijau, UMKM kopi dan rempah diarahkan menjadi pilar ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JCFF 2026—yang berlangsung 17 hingga 19 Juli 2026 di Surabaya—memperkuat upaya ini melalui rangkaian aktivitas pembinaan, business matching, dan penguatan rantai nilai. Model seperti ini menjadikan UMKM bukan hanya penggerak ekonomi lokal, tetapi juga agen transisi menuju ekonomi hijau yang lebih tangguh. (*)

Kawendra menilai pelaporan tersebut selaras dengan upaya pemberantasan praktik kecurangan dalam penyaluran pembiayaan. Ia juga meminta pembenahan dilakukan berkelanjutan agar KUR tetap menjadi instrumen pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha produktif yang benar-benar berhak.

“Langkah tegas BNI menunjukkan komitmen untuk membenahi tata kelola sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program KUR,” kata Kawendra di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang itu mengatakan evaluasi penyaluran KUR perlu menghasilkan sistem yang lebih transparan, tepat sasaran, serta mampu melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan.

Menurutnya, KUR memiliki peran besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif. Karena itu, celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyimpangan harus ditutup, tanpa mengurangi kemudahan akses kredit bagi pelaku usaha kecil.

Sebelumnya, BNI menyatakan penanganan dugaan penyimpangan KUR di Jember merupakan tindak lanjut dari laporan perseroan kepada aparat penegak hukum. Laporan itu dibuat setelah BNI menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan maupun penyaluran kredit.

Di saat proses hukum berjalan, BNI juga memperkuat tata kelola penyaluran KUR. Penguatan dilakukan mulai dari analisis kredit secara langsung kepada calon debitur hingga pengawasan berkala atas proses penyaluran.

Salah satu perubahan yang diterapkan adalah proses analisis kredit secara one-on-onedengan calon debitur tanpa melibatkan collection agent atau CA. BNI juga memperketat verifikasi calon penerima KUR serta menerapkan pembatasan radius maksimal wilayah penyaluran.

Selain itu, perseroan melakukan digitalisasi proses kredit, monitoring, dan audit secara berkala. Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan identitas calon debitur maupun penguasaan dana oleh pihak yang tidak berhak.

BNI menegaskan tidak menoleransi bentuk penyimpangan dalam penyaluran KUR, baik yang diduga melibatkan oknum internal maupun pihak eksternal. Perseroan juga menyatakan akan mendukung proses hukum hingga tuntas.

Penguatan pengawasan itu diharapkan membuat penyaluran KUR kembali pada tujuan utamanya: menyediakan akses pembiayaan bagi usaha kecil yang produktif, bukan menjadi ruang bagi pihak tertentu untuk mengambil manfaat dari nama masyarakat.

Pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar campuran batu bara juga berdampak pada penurunan emisi karbon. Hingga akhir Juni 2026, implementasi cofiring biomassa di pembangkit PLN NP berhasil menekan emisi sebesar 590,9 ribu ton CO2e.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah, mengatakan cofiring biomassa menjadi salah satu solusi transisi energi yang dapat diterapkan secara bertahap dengan memanfaatkan infrastruktur pembangkit yang sudah ada.

"Program cofiring biomassa merupakan wujud nyata komitmen PLN Nusantara Power dalam mendukung percepatan transisi energi nasional. Kami terus mengoptimalkan aset pembangkit eksisting agar mampu menghasilkan listrik yang lebih bersih, tetap andal, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Ruly.

Program cofiring biomassa menjadi salah satu strategi PLN NP untuk menghasilkan listrik yang lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi keandalan pasokan. Melalui skema ini, biomassa digunakan sebagai bahan bakar pendamping batu bara sehingga konsumsi energi fosil dan emisi karbon dapat ditekan secara bertahap.

Sebelumnya, pada 2025, PLN NP telah mengimplementasikan cofiring biomassa secara komersial di 25 PLTU. Sepanjang tahun tersebut, perusahaan menghasilkan energi hijau sebesar 1.041 GWh dan menurunkan emisi karbon hingga 1,17 juta ton CO2e.

Kinerja tersebut berlanjut pada semester I 2026. Produksi energi hijau sebesar 490,5 GWh dan penurunan emisi sebesar 590,9 ribu ton CO2e mencerminkan konsistensi PLN NP dalam meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai bagian dari bauran energi pembangkitan.

Menurut Ruly, keberhasilan implementasi cofiring di 25 PLTU menunjukkan bahwa transformasi menuju pembangkitan rendah emisi dapat dilakukan secara terukur. Selain menekan emisi karbon, program tersebut juga membuka peluang tumbuhnya ekosistem dan rantai pasok biomassa di berbagai daerah.

Pemanfaatan biomassa turut mendorong penggunaan sumber daya lokal, meningkatkan nilai tambah limbah dan produk organik, serta membuka peluang keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, dan mitra lokal di sekitar wilayah operasi pembangkit.

"Capaian semester pertama tahun 2026 menunjukkan produksi energi hijau dari cofiring biomassa terus terjaga. Energi hijau sebesar 490,5 GWh yang telah dihasilkan menjadi fondasi bagi PLN Nusantara Power untuk terus meningkatkan kontribusi pembangkitan rendah emisi pada periode berikutnya," kata Ruly.

Ke depan, PLN Nusantara Power akan terus mengembangkan inovasi pembangkitan ramah lingkungan, memperkuat keberlanjutan rantai pasok biomassa, serta meningkatkan efektivitas implementasi cofiring di seluruh unit pembangkit sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi sektor ketenagalistrikan nasional dan pencapaian target Net Zero Emissions Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Nanang didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Pasma Royce beserta jajaran pejabat utama Polda Jatim. Mereka disambut Kepala Kejati Jatim Abdul Qohar Affandi dan jajaran.

Nanang mengatakan Polda Jatim dan Kejati Jatim berkomitmen memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Menurut dia, sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memberikan kepastian hukum, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah di Jawa Timur.

Ia menjelaskan, semangat Jogo Jatim merupakan komitmen bersama para pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum, dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah melalui pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, serta berkeadilan.

"Tidak ada ruang bagi ego sektoral maupun sekat antar aparat penegak hukum. Yang harus terus kita bangun adalah semangat kebersamaan, koordinasi, dan kolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," kata Nanang.

Menurut dia, setiap dinamika dalam proses penegakan hukum perlu diselesaikan melalui komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, dan sikap saling menghormati antarlembaga. Dengan begitu, proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejati Jatim Abdul Qohar Affandi mengatakan perkembangan situasi kamtibmas menuntut kewaspadaan, koordinasi, dan respons cepat dari seluruh aparat penegak hukum.

Ia menegaskan Kejati Jatim siap memperkuat sinergi dengan Polda Jatim untuk menjaga stabilitas keamanan dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

"Soliditas Kejaksaan dan Polri menjadi kunci dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," ujar Abdul Qohar.

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu (criminal justice system). Kedua institusi berharap kolaborasi yang semakin erat dapat mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas, sekaligus menjaga kondusivitas Jawa Timur.

Rombongan Kapolda diterima langsung Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin beserta jajaran pejabat utama Kodam V/Brawijaya. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur.

Dalam pertemuan itu, Rudy menegaskan Kodam V/Brawijaya siap terus bersinergi dengan Polda Jatim untuk menjaga stabilitas keamanan, mendukung penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh prajurit TNI dan personel Polri memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.

"Dengan sinergi TNI-Polri yang semakin kuat, kita optimistis mampu menjaga Jawa Timur tetap aman, kondusif, dan menjadi contoh persatuan bagi daerah lain," kata Rudy.

Menurut dia, soliditas TNI dan Polri menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas daerah.

"Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Yang ada adalah kebersamaan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Senada, Nanang mengatakan sinergi TNI-Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Jawa Timur.

Ia menyebut semangat 'Jogo Jatim' menjadi komitmen bersama untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung iklim investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui semangat Jogo Jatim, kami berkomitmen memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan, mendukung pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," ujar Nanang.

Ia menambahkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya akan terus diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah tersebut.

"Sinergi yang solid antara TNI dan Polri menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan, serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Jawa Timur," katanya.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen TNI dan Polri di Jawa Timur untuk terus memperkuat soliditas dan koordinasi dalam menjaga keamanan daerah serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pelaporan tersebut menjadi langkah proaktif perseroan untuk menjaga tata kelola kredit serta memastikan prinsip kehati-hatian berjalan dalam penyaluran pembiayaan.

“Kasus ini berawal dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum setelah perseroan menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit. BNI menghormati proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Kasus KUR di Jember itu kini masuk dalam proses penanganan aparat penegak hukum. BNI menyatakan akan mendukung proses tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan Internal

BNI telah melakukan pemeriksaan internal terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR tersebut. Perseroan juga telah mengambil langkah penanganan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan perusahaan.

Okki mengatakan BNI menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap fraud maupun bentuk pelanggaran lain, baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.

“BNI menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk fraud dan pelanggaran. Apabila terdapat pihak internal maupun eksternal yang terbukti melakukan pelanggaran, BNI memastikan hal tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal perusahaan,” kata Okki.

Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan individu tidak mencerminkan kebijakan ataupun praktik bisnis perseroan. Penyaluran kredit, kata Okki, tetap dijalankan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

BNI juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengenai perkembangan perkara tersebut. Dalam prosesnya, perseroan menyatakan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Sebagai salah satu bank penyalur program KUR pemerintah, BNI menyatakan akan menjaga integritas penyaluran kredit agar pembiayaan benar-benar diterima pelaku usaha yang berhak dan membutuhkan modal usaha.

Melalui pelaporan kepada aparat, penanganan internal, serta dukungan dalam penyidikan, BNI menyatakan ingin memperkuat tata kelola kredit dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyaluran KUR. (*)

Lomba tersebut diikuti peserta anak-anak yang datang bersama orang tua maupun pendamping. Area kegiatan ditata dengan nuansa warna-warni, sementara peserta membawa peralatan mewarnai dan mulai mengolah gambar sesuai kreativitas masing-masing.

Dua Kategori Usia

Kompetisi dibagi ke dalam dua kelompok. Kategori A diperuntukkan bagi anak usia 5-7 tahun, sedangkan Kategori B diikuti peserta berusia 8-10 tahun.

Pembagian tersebut dilakukan agar anak-anak dapat berkompetisi sesuai perkembangan kemampuan motorik dan kreativitas pada kelompok usia masing-masing.

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek, antara lain kerapian, kesesuaian pemilihan warna, serta kreativitas peserta dalam mengeksplorasi gambar yang disediakan panitia. Pemenang dari setiap kategori kemudian menerima hadiah dan penghargaan.

Selain perlombaan, Midtown Hotel Surabaya juga menyediakan pilihan makanan dan minuman bagi peserta serta keluarga yang hadir, mulai dari bakso, pancake, hingga aneka minuman.

Ruang Kreativitas Anak

Marcomm Midtown Hotel Surabaya Laras mengatakan kegiatan ini dirancang untuk menghadirkan ruang positif bagi anak-anak selama masa liburan sekolah. Ajang tersebut juga menjadi sarana bagi peserta untuk menyalurkan minat seni sekaligus membangun rasa percaya diri.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus menciptakan suasana kekeluargaan yang erat, baik antar peserta maupun dengan pihak hotel, dan juga menghadirkan hal-hal positif lainnya bagi tumbuh kembang anak dan masyarakat Surabaya,” ujar Laras.

Kegiatan Color Me Happy turut didukung oleh Agatis dan Nature-E. Kehadiran kedua mitra tersebut menambah rangkaian aktivitas dalam acara yang dihadiri peserta anak-anak dan keluarga.

Midtown Hotel Surabaya menyatakan akan mempertimbangkan penyelenggaraan program serupa sebagai bagian dari agenda ramah keluarga. Lewat kegiatan kreatif seperti lomba mewarnai, masa liburan sekolah tidak hanya diisi dengan warna di atas kertas, tetapi juga pertemuan hangat antara anak-anak, keluarga, dan ruang publik di kota. (Nik)

Dua unit yang dikirim kali ini merupakan unit ke-17 dan ke-18 dalam kontrak tersebut. Proses pengiriman dilakukan melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada Jumat (10/7). Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antarbadan usaha milik negara (BUMN) dalam mendukung kelancaran rantai logistik ekspor produk manufaktur nasional.

Pengiriman tersebut memperkuat ekspansi INKA di pasar Australia dan Selandia Baru. Hingga kini, perusahaan telah mengekspor lebih dari 1.000 unit gerbong barang serta belasan unit locomotive platform untuk mendukung sektor perkeretaapian di kedua negara itu.

Komisaris PT INKA (Persero), Sangap Surbakti, mengatakan pengiriman ini menunjukkan produk manufaktur perkeretaapian Indonesia mampu bersaing dan diterima di pasar internasional.

"Pengiriman ini merupakan capaian penting bagi INKA karena menunjukkan bahwa produk manufaktur perkeretaapian nasional tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga dapat diterima oleh pasar internasional. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kelancaran proses pengiriman ini serta seluruh Insan INKA," ujar Sangap.

Menurut Sangap, sebagai perusahaan negara yang menjalankan kegiatan ekspor, INKA turut membawa nama dan reputasi Indonesia di pasar global. Karena itu, ia berharap dukungan terhadap ekspor produk industri nasional terus diperkuat melalui regulasi yang kondusif, proses perizinan yang efisien, serta koordinasi lintas instansi.

"Dukungan tersebut penting agar perusahaan Indonesia mampu memenuhi komitmen kepada pelanggan global dan semakin kompetitif di pasar internasional," katanya.

Melalui pelaksanaan kontrak tersebut, INKA menargetkan penguatan kapasitas dan daya saing industri perkeretaapian nasional sekaligus memperluas penetrasi produk manufaktur Indonesia di pasar internasional.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Penghapusan Konten Digital vs Kemerdekaan Pers" yang digelar Rumah Literasi Digital (RLD) bersama Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya dan Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) di Hanaka Social Space, Surabaya, Jumat (10/7/2026).

Web Development Rumah Literasi Digital, Fatchur Rohman, mengatakan reputasi digital kini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap seseorang atau lembaga melalui hasil pencarian di internet.

Menurut dia, pengelolaan reputasi sebaiknya dilakukan dengan cara yang etis, seperti memperkuat konten positif atau mengajukan permohonan kepada redaksi sesuai prosedur yang berlaku, bukan meminta pihak ketiga menghapus pemberitaan.

"Pengelolaan reputasi digital seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan intervensi terhadap karya jurnalistik. Pihak di luar ekosistem pers tidak semestinya menentukan nasib sebuah berita tanpa melalui proses keredaksionalan," ujar Fatchur saat memaparkan materi Reputasi Digital, Hak Individu dan Tantangan Jurnalistik di Era Digital.

Ia juga mengingatkan adanya praktik pelaporan kepada penyedia layanan web hosting yang berpotensi membuat situs media ditangguhkan meski konten yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik.

Mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Ketua Tim Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jatim, Aulia Bahar Purnama, menjelaskan permintaan penghapusan informasi di ruang digital memiliki mekanisme berbeda, bergantung pada jenis kontennya.

Menurut dia, permintaan penghapusan data pribadi tidak dapat disamakan dengan penghapusan karya jurnalistik yang diatur melalui ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pers.

"Dalam konteks pemberitaan pers, mekanismenya berbeda. Penyedia hosting tidak memiliki kewenangan menghapus berita tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang mengatur kerja pers," katanya.

Aulia menambahkan, pemberitaan memang bisa berdampak pada reputasi seseorang. Namun berita juga berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, kontrol sosial, dan referensi bagi masyarakat sehingga keberadaannya memiliki nilai kepentingan publik.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Forum Pemimpin Redaksi SMSI Jawa Timur, Samiadji Makin Rahmat. Ia menegaskan kemerdekaan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Dalam jurnalistik tidak dikenal sensor, pemberedelan, maupun penghapusan berita di luar mekanisme yang telah diatur. Intervensi terhadap konten jurnalistik tanpa rekomendasi Dewan Pers berpotensi mengganggu kebebasan pers," ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Harliantara, menilai literasi digital menjadi bekal penting agar masyarakat memahami perbedaan antara hak atas privasi, hak memperoleh informasi, dan fungsi pers dalam negara demokrasi.

Ia menjelaskan karakter media digital membuat informasi tersimpan dalam waktu lama dan mudah ditemukan kembali melalui mesin pencari. Karena itu, masyarakat perlu memahami mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara tepat.

"Literasi digital harus terus diperkuat agar masyarakat memahami posisi hak atas informasi, hak privasi, dan fungsi pers dalam kehidupan demokrasi. Semua itu perlu ditempatkan secara seimbang sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Direktur Rumah Literasi Digital, Andika Ismawan, mengatakan berkembangnya ruang digital memunculkan tantangan baru dalam menyeimbangkan hak individu atas reputasi dengan kepentingan publik terhadap informasi.

Menurut dia, sengketa pemberitaan semestinya diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme di Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Andika juga mengingatkan bahwa tindakan mengakses sistem elektronik media tanpa hak maupun mengubah atau menghapus informasi elektronik dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kami ingin masyarakat memahami bahwa sengketa pers memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Hak individu tetap harus dihormati, tetapi jangan sampai mengorbankan kemerdekaan pers maupun integritas arsip informasi publik," ujar Andika.

Diskusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa pers sehingga perlindungan hak individu tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kemerdekaan pers dan kepentingan publik atas informasi.

Kesuksekan Jagongan Bareng RLD ini terselenggara atas kolaborasi RLD, PFI Surabaya, dan Forkom Jurnalis Nahdliyin, dengan dukungan PTPN I Regional 5, PT Jaya Sejati Logistik, PT Solusi Cipta Reka, Hanaka Social Space, Aipel Computer, Mulyadi & Partners Law Firm, Pecel Pincuk Syafira, serta Bengkel Mobil Newfast.