“Kita taruh di gedung masing-masing. Jadi di gedung masing-masing nanti ada petugasnya, kemudian mahasiswa mengisi presensi sesuai prodinya masing-masing. Tidak ada antrean khusus, jadi datang pagi langsung isi absensi dan mengambil sarapan,” ujarnya.
 
Jefta Grasia Putra, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), menilai program ini relevan dengan kebiasaan mahasiswa yang sering belajar hingga larut malam menjelang ujian dan akhirnya melewatkan sarapan.
 
“Mahasiswa jarang sarapan, apalagi saat UAS. Biasanya belajar sampai malam sehingga pagi hari langsung berangkat ujian. Program ini sangat membantu,” katanya.
 
Program serupa juga dilaksanakan di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Kampus Lidah Wetan. Pembagian paket sarapan berlangsung di area Joglo FBS sebagai bentuk dukungan nutrisi bagi mahasiswa yang mengikuti ujian pada sesi pagi.
 
Dekan FBS, Syafi’ul Anam, mengatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian kampus terhadap kebutuhan mahasiswa selama menghadapi masa ujian.
 
“Ini adalah wujud kepedulian Unesa secara kelembagaan, termasuk fakultas, terhadap kebutuhan mahasiswa. Lembaga hadir secara langsung dan konkret untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka selama masa ujian,” ujarnya.
 

 
Sementara itu, Wakil Dekan FBS, Anas, menuturkan bahwa program ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan semangat mahasiswa, menunjukkan perhatian kampus terhadap mahasiswa, serta membangun kebersamaan melalui momen sarapan bersama.
 
“Logika tanpa logistik tidak bisa berjalan. Kalau lapar, mahasiswa tidak bisa berpikir fokus. Dengan sarapan, mereka bisa lebih rileks dan santai saat mengerjakan soal,” katanya.
 
Hal senada disampaikan Aulia Ainun, mahasiswa Sastra Inggris angkatan 2025. Mahasiswi asal Kalimantan itu mengaku sering tidak sempat sarapan karena harus berangkat lebih awal dari asrama menuju kampus.
 
“Kalau lapar, kita jadi tidak fokus membaca soal dan malah memikirkan makanan. Saya merasa sangat diperhatikan oleh kampus,” ujarnya.
 

Program ini diharapkan terus berlanjut dengan berbagai evaluasi, baik terkait ketepatan jumlah porsi maupun variasi menu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal oleh seluruh mahasiswa.

Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Hendrix Kusuma Wardhana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi para Kanit Patroli dan anggota patroli agar lebih profesional, terlatih dan memiliki pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Selain itu juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan Safety Riding anggota patroli. Juga menyiapkan anggota agar lebih unggul dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” jelas Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKBP Hendrix Kusuma Wardhana, Rabu (20/5/2026).

Selain itu kegiatan ini juga dapat memberikan ilmu dan pelatihan yang diperoleh. Nantinya akan diterapkan kembali di masing-masing Polres/Polresta jajaran.

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Akan digelar lomba Safety Riding oleh Sat PJR Polda Jatim dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-80,” terangnya.

Selain itu juga menghadirkan narasumber berasal dari Bidang Propam Polda Jatim dan Ditressiber.

Dalam forum tersebut, Yusril menyoroti perubahan mendasar pada pola kerja akibat pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menyebut, sistem kerja konvensional mulai bergeser ke pola berbasis platform dengan skema kemitraan fleksibel yang dikendalikan teknologi dan algoritma.

Ia mencontohkan fenomena pekerja muda yang dapat menjalankan berbagai profesi dalam satu hari, mulai dari pengelola dokumen, kurir platform digital, desainer grafis, hingga pengemudi layanan daring. Menurut dia, kondisi ini memunculkan persoalan baru terkait status hubungan kerja, perlindungan hukum, jaminan keselamatan kerja, hingga mekanisme keberatan terhadap sistem algoritma.

“Sekarang seseorang berhadapan bukan lagi dengan toko atau manusia secara langsung, tetapi dengan sistem dan algoritma. Penilaian kerja dilakukan oleh sistem digital yang menentukan distribusi pekerjaan, tarif, bahkan akses terhadap layanan,” jelasnya.

Yusril menilai, pendekatan hukum nasional tidak lagi memadai jika hanya bertumpu pada kategori lama dalam melihat persoalan ketenagakerjaan dan ekonomi digital. Ia menegaskan negara perlu memastikan inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum.

Selain itu, ia menyinggung pentingnya perlindungan data pribadi di era AI. Menurut dia, data kini menjadi faktor utama dalam berbagai pengambilan keputusan, mulai dari pelayanan publik hingga penilaian risiko dan akses layanan.

“Semakin besar dampak suatu sistem terhadap hak individu, maka semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya,” tegasnya.

Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Yusril menilai implementasinya masih perlu diperkuat agar mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi.

Rektor Unesa, Nurhasan atau Cak Hasan, mengatakan perkembangan teknologi digital, khususnya AI dan ekonomi platform, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi generasi muda. Namun di sisi lain, muncul persoalan hukum dan sosial yang semakin kompleks.

“Konsep hubungan kerja yang bias, perlindungan hak pekerja mandiri dalam ekonomi platform, akuntabilitas keputusan berbasis algoritma AI, sampai perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual menjadi persoalan nyata yang saat ini berada di depan mata kita,” ujarnya.

Ia menegaskan hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi. Regulasi, kata dia, harus adaptif, progresif, dan responsif agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kedaulatan hukum nasional di tengah disrupsi digital.

Cak Hasan menilai kehadiran Yusril dalam seminar tersebut menjadi momentum penting bagi sivitas akademika untuk memahami arah kebijakan hukum nasional ke depan. Ia berharap mahasiswa Fakultas Hukum Unesa dapat memanfaatkan forum ini untuk memperluas wawasan terkait isu hukum digital.

“Kami berharap seminar ini melahirkan rekomendasi akademis, strategis, dan praktis yang dapat menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional menuju era digital,” tambahnya.

Dekan Fakultas Hukum Unesa, Arinto Nugroho, menyebut seminar ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian Dies Natalis Fakultas Hukum 2026. Ia menilai tema yang diangkat relevan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah perkembangan AI dan gig economy.

Menurut dia, Fakultas Hukum Unesa berkomitmen mengawal perkembangan regulasi agar mampu beradaptasi dengan disrupsi teknologi tanpa mengabaikan perlindungan hak masyarakat.

“Kita berharap seminar ini dapat melahirkan gagasan dan rekomendasi strategis yang memperkuat peran akademisi dalam pembangunan hukum nasional yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan zaman,” ucapnya.

 Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam seminar nasional, Selasa, 19 Mei 2026. Dalam forum ini, Yusril menekankan perlunya hukum beradaptasi dengan disrupsi kecerdasan buatan (AI) dan gig economy yang mengubah pola kerja dan relasi sosial.

Dalam forum tersebut, Yusril menyoroti perubahan mendasar pada pola kerja akibat pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menyebut, sistem kerja konvensional mulai bergeser ke pola berbasis platform dengan skema kemitraan fleksibel yang dikendalikan teknologi dan algoritma.

Ia mencontohkan fenomena pekerja muda yang dapat menjalankan berbagai profesi dalam satu hari, mulai dari pengelola dokumen, kurir platform digital, desainer grafis, hingga pengemudi layanan daring. Menurut dia, kondisi ini memunculkan persoalan baru terkait status hubungan kerja, perlindungan hukum, jaminan keselamatan kerja, hingga mekanisme keberatan terhadap sistem algoritma.

“Sekarang seseorang berhadapan bukan lagi dengan toko atau manusia secara langsung, tetapi dengan sistem dan algoritma. Penilaian kerja dilakukan oleh sistem digital yang menentukan distribusi pekerjaan, tarif, bahkan akses terhadap layanan,” jelasnya.

Yusril menilai, pendekatan hukum nasional tidak lagi memadai jika hanya bertumpu pada kategori lama dalam melihat persoalan ketenagakerjaan dan ekonomi digital. Ia menegaskan negara perlu memastikan inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum.

Selain itu, ia menyinggung pentingnya perlindungan data pribadi di era AI. Menurut dia, data kini menjadi faktor utama dalam berbagai pengambilan keputusan, mulai dari pelayanan publik hingga penilaian risiko dan akses layanan.

“Semakin besar dampak suatu sistem terhadap hak individu, maka semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya,” tegasnya.

Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Yusril menilai implementasinya masih perlu diperkuat agar mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi informasi.

Rektor Unesa, Nurhasan atau Cak Hasan, mengatakan perkembangan teknologi digital, khususnya AI dan ekonomi platform, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi generasi muda. Namun di sisi lain, muncul persoalan hukum dan sosial yang semakin kompleks.

“Konsep hubungan kerja yang bias, perlindungan hak pekerja mandiri dalam ekonomi platform, akuntabilitas keputusan berbasis algoritma AI, sampai perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual menjadi persoalan nyata yang saat ini berada di depan mata kita,” ujarnya.

Ia menegaskan hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi. Regulasi, kata dia, harus adaptif, progresif, dan responsif agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kedaulatan hukum nasional di tengah disrupsi digital.

Cak Hasan menilai kehadiran Yusril dalam seminar tersebut menjadi momentum penting bagi sivitas akademika untuk memahami arah kebijakan hukum nasional ke depan. Ia berharap mahasiswa Fakultas Hukum Unesa dapat memanfaatkan forum ini untuk memperluas wawasan terkait isu hukum digital.

“Kami berharap seminar ini melahirkan rekomendasi akademis, strategis, dan praktis yang dapat menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional menuju era digital,” tambahnya.

Dekan Fakultas Hukum Unesa, Arinto Nugroho, menyebut seminar ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian Dies Natalis Fakultas Hukum 2026. Ia menilai tema yang diangkat relevan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah perkembangan AI dan gig economy.

Menurut dia, Fakultas Hukum Unesa berkomitmen mengawal perkembangan regulasi agar mampu beradaptasi dengan disrupsi teknologi tanpa mengabaikan perlindungan hak masyarakat.

“Kita berharap seminar ini dapat melahirkan gagasan dan rekomendasi strategis yang memperkuat peran akademisi dalam pembangunan hukum nasional yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan zaman,” ucapnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, mengatakan stok BBM dan LPG dalam kondisi mencukupi. Seluruh infrastruktur juga telah disiagakan guna memastikan distribusi berjalan lancar selama libur panjang.

“Pada momen libur panjang ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Guna menghadapi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat,” ujar Ahad.

Ia menambahkan, untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus akan melakukan build up stock sesuai kebutuhan serta pengecekan sarana dan fasilitas SPBU secara intensif, termasuk aspek Quantity and Quality (QQ) BBM.

Sebagai langkah antisipasi, Pertamina Patra Niaga menyiapkan penyaluran fakultatif LPG hingga 60 persen dari rata-rata penyaluran harian. Tambahan pasokan tersebut mencapai 955.720 tabung LPG 3 kg untuk seluruh wilayah Jawa Timur.

Menurut Ahad, tambahan pasokan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dipastikan aman dan mencukupi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membeli produk secara berlebihan, terutama LPG. Masyarakat jangan mudah terpancing atas informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kekhawatiran masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Ahad.

Selain itu, Pertamina mengajak masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya. LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan masyarakat mampu diimbau menggunakan LPG nonsubsidi Bright Gas.

Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait produk Pertamina dapat menghubungi Pertamina Contact Center di nomor 135.

Peluncuran GPIPS dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, serta Gubernur Jawa Timur. Turut hadir pula perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia, dan perbankan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan, implementasi GPIPS 2026 menekankan penguatan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. “GPIPS dilakukan melalui sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan penguatan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif,” ujar Aida.

Ia menjelaskan, pelaksanaan GPIPS 2026 telah dimulai di wilayah Sumatra pada Februari lalu, kemudian berlanjut di Jawa yang sekaligus menjadi peluncuran nasional. Program ini selanjutnya akan digelar di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) dengan mempertimbangkan karakteristik inflasi masing-masing wilayah.

Menurut Aida, implementasi GPIPS difokuskan pada penguatan produktivitas serta kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Bank Indonesia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program unggulan.

Program tersebut mencakup peningkatan produktivitas pangan, kelancaran distribusi, integrasi ketahanan pangan untuk mendukung program pemerintah, perluasan kerja sama antar daerah (KAD) baik intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta penguatan pembiayaan sektor pertanian khususnya pascapanen.

Selain peluncuran, GPIPS juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID). Forum ini membahas berbagai tantangan strategis dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di masing-masing wilayah.

Aida menegaskan, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan membutuhkan komitmen serta kerja sama lintas lembaga yang semakin kuat, terutama untuk mengantisipasi berbagai risiko global dan domestik.

Selama ini, sinergi TPIP dan TPID dinilai mampu menjaga stabilitas inflasi nasional. Pada April 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food berada di level 3,37 persen, masih dalam kisaran sasaran 3,0–5,0 persen.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah dan otoritas terkait juga merumuskan langkah strategis jangka pendek dan menengah panjang. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana prasarana pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, serta penguatan offtaker dan distribusi pangan.

Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, strategi difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir. Upaya tersebut meliputi perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi, serta penguatan neraca pangan.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Langkah ini ditempuh melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (nik)

 Perketat Pengawasan Retribusi Sampah

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyoroti adanya potensi kebocoran dalam penerimaan retribusi sampah yang berdampak pada belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah kota, terutama di tengah upaya menjaga stabilitas fiskal daerah. Pemkot Semarang kini mulai memperketat pengawasan dan penertiban, dengan fokus pada sektor perhotelan dan restoran yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap retribusi sampah.

Menurut Agustina, hasil evaluasi sementara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara besaran pajak yang dibayarkan pelaku usaha dengan kewajiban retribusi sampah.

“Kalau pajaknya besar, seharusnya volume sampahnya juga besar. Tapi kenyataannya ada yang belum sesuai antara kewajiban retribusi dan aktivitas usahanya,” ujarnya.

Dorong Digitalisasi Pembayaran

Selain pengawasan, Pemkot Semarang juga mulai mengarahkan sistem pembayaran retribusi sampah secara digital sebagai langkah untuk meminimalkan potensi kebocoran di lapangan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, Glory Nasarani, mengatakan pihaknya telah melakukan pembenahan sistem internal, mulai dari petugas lapangan hingga pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

DLH juga memperketat standar operasional prosedur (SOP) serta menghapus sistem pembayaran tunai dalam layanan retribusi sampah.

“Sekarang pembayaran retribusi sampah melalui virtual account. Sudah tidak ada lagi pembayaran tunai lewat petugas,” kata Glory.

Evaluasi dan Pembenahan Berkelanjutan

Meski sistem digital telah diterapkan, pemerintah kota mengakui bahwa pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian di lapangan. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan sistem berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan.

Pemkot Semarang menegaskan akan terus melakukan penelusuran dan pembenahan terhadap pengelolaan retribusi sampah agar potensi penerimaan daerah dari sektor ini dapat dioptimalkan.

Sektor persampahan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan daerah, seiring meningkatnya kebutuhan layanan pengelolaan sampah di tengah pertumbuhan kawasan usaha dan permukiman di Kota Semarang. (*)

Bupati Kolaka Utara Nurrahman Umar mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga iklim investasi yang sehat. Namun, ia mengakui kepastian hukum bagi investor tidak bisa dijamin oleh daerah semata.

“Kalau berbicara jaminan hukum, tentu kita harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Daerah tidak bisa menjaminkan sendiri karena terkait aturan dan undang-undang yang berlaku,” kata Nurrahman Umar, Senin, 11 Mei 2026.

Nurrahman menegaskan, Pemkab Kolaka Utara tetap menempatkan keamanan hukum bagi investor sebagai prioritas. Karena itu, pemerintah daerah mendorong kerja sama lintas level pemerintahan agar iklim investasi dapat tumbuh lebih pasti dan berkelanjutan.

Ia juga menyebut harapan masyarakat Kolaka Utara sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah, yakni mendorong hilirisasi agar tidak berhenti pada produksi bahan mentah. Menurut dia, daerah perlu menghadirkan industri yang mampu mengolah bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

“Melalui industrialisasi itulah yang kita harapkan bisa memberikan manfaat, terutama dari segi nilai tambah, terbukanya lapangan kerja, dan peningkatan nilai dari produk yang dihasilkan industri tersebut,” ujarnya.

Dari parlemen daerah, Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara Agusdin memberi apresiasi atas penyelenggaraan forum investasi tersebut. Ia menilai langkah itu sebagai terobosan yang menunjukkan keberanian pemerintah daerah menggeser orientasi ekonomi dari sekadar produsen bahan baku menuju penguatan industri turunan.

Menurut Agusdin, forum ini juga membuka ruang lebih besar bagi masuknya investasi dan perluasan pasar yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sekali lagi, kami dari DPRD memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara atas kegiatan ini,” kata Agusdin.

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berkolaborasi dengan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menghadirkan Dialog Kebangsaan bertema “Mengenal Diri, Mengenal Indonesia”. Di ruangan itu, akademisi, seniman, budayawan, dan mahasiswa bertemu dalam suasana yang tidak kaku. Ada musik, ada gagasan, ada percakapan yang pelan-pelan mengingatkan bahwa kebangsaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang berat dan formal. Kadang, ia datang lewat lagu.

Sejumlah musisi nasional ikut menjadi narasumber, di antaranya Bimbim Slank, Once Mekel, Alffy Rev, Shanna Shannon, dan Novia Bachmid. Kehadiran mahasiswa disabilitas berprestasi, Nanda Mei Solichah, juga memberi warna tersendiri pada forum itu. Seolah acara ini ingin menegaskan bahwa Indonesia memang luas, dan luas itu harus cukup ramah untuk semua orang.

Dalam sambutannya, Rektor Unesa, Nurhasan atau yang akrab disapa Cak Hasan, berbicara tentang seni dan budaya sebagai kekuatan utama Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Ia menempatkan musik sebagai salah satu warisan budaya yang paling dekat dengan generasi muda. Musik, kata dia, punya kemampuan yang tidak dimiliki banyak hal lain: menyatukan orang-orang yang berbeda tanpa perlu banyak penjelasan.

Menurutnya, musik menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan ribuan suku, budaya, dan bahasa di Indonesia tanpa harus dibatasi oleh perbedaan.

Cak Hasan menegaskan bahwa seni budaya adalah keunggulan bangsa yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Tetapi pelestarian tidak bisa berhenti di romantisme masa lalu. Seni dan budaya perlu mengikuti perkembangan zaman supaya tetap sampai ke generasi yang hidup di tengah layar, algoritma, dan kecepatan yang tak pernah benar-benar memberi jeda.

“Seni budaya adalah keunggulan Indonesia yang bisa kita banggakan di kancah internasional. Maka dari itu, kemasan dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci. Mari gunakan platform digital untuk mengenalkan serta melestarikan warisan kita, agar jati diri bangsa tidak meluntur dan tetap abadi sepanjang zaman,” ujarnya.

Di sesi diskusi, Alffy Rev membawa peserta keluar sebentar dari hiruk-pikuk dunia yang serba cepat. Ia berbicara tentang zaman yang membuat orang ingin semua hal selesai secepat mungkin. Hasil ingin instan. Proses sering dianggap gangguan. Padahal, menurutnya, manusia justru tumbuh lewat perjalanan yang pelan, bukan lewat tergesa-gesa.

Ia memakai pohon sebagai perumpamaan. Bagi Alffy Rev, pohon tidak sibuk memamerkan tinggi. Ia lebih dulu menguatkan akar. Sebuah cara pandang yang sederhana, tetapi justru sering kita lupakan.

“Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan tapi lupa akan kedalaman. Saya berusaha berhenti sejenak untuk memaknai apa akar kita. Saya terinspirasi dari pohon yang tidak tergesa untuk tumbuh, tetapi menguatkan akarnya terlebih dahulu,” katanya.

Sementara itu, Bimbim Slank melihat derasnya arus globalisasi musik dunia, termasuk K-Pop, bukan sebagai ancaman yang harus ditakuti. Baginya, itu justru menjadi semacam pemantik agar musik Indonesia terus bergerak. Bukan diam, bukan mengeluh, melainkan beradaptasi dan berinovasi.

Menurutnya, Indonesia punya modal budaya yang sangat besar. Kekayaan itu bukan sekadar bahan bangga-banggaan, tetapi sumber ide yang tidak pernah habis digali. Dalam kata lain, kalau musisi Indonesia mau jujur menengok sekeliling, bahan lagu dan inspirasi sebenarnya sudah terlalu banyak.

“Justru K-Pop atau musik dunia membuat kita lebih berpacu, bersaing, dan terinspirasi. Budaya kita itu lengkap banget dan banyak yang bisa dieksplorasi,” ujarnya.

Bimbim juga menyinggung soal ketimpangan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dari situlah, menurutnya, Slank tak hanya bernyanyi tentang cinta. Mereka juga terus menyelipkan isu lingkungan hidup, kritik sosial, dan semangat anak muda dalam karya-karyanya. Musik, dalam pandangannya, bukan cuma soal enak didengar. Musik juga bisa menjadi cara untuk tetap waras di tengah keadaan yang belum tentu baik-baik saja.

Di sesi tanya jawab, Once Mekel menjelaskan bahwa perannya sebagai musisi dan anggota dewan saling terhubung. Ia tidak memisahkan keduanya seperti dua dunia yang tak pernah bertemu. Bagi Once, berada di parlemen justru membuka jalan untuk memperjuangkan aspirasi para seniman, terutama dalam isu perlindungan hak cipta.

“Saya berusaha agar Undang-Undang Hak Cipta bisa menjadi jalan tengah baik untuk pencipta, penyanyi, dan berbagai pihak lain,” jelasnya.

Dialog kebangsaan di Unesa itu pada akhirnya meninggalkan satu pesan yang sederhana tetapi penting: seni, musik, dan budaya bukan pelengkap dalam kehidupan berbangsa. Ia adalah bagian dari cara sebuah bangsa mengenali dirinya sendiri. Dan mungkin memang begitulah cara Indonesia bertahan: dengan terus bernyanyi, terus belajar, dan terus ingat siapa dirinya.

Dorongan tersebut mengemuka dalam seminar yang digelar Sabtu, 9 Mei 2026 di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya. Forum itu membahas penguatan ekosistem kampus yang aman, sehat, dan berintegritas.

Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus disebut sebagai langkah penting. Namun, efektivitas kerja satgas masih perlu diperkuat agar penanganan kasus dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan menyeluruh.

Penguatan itu dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh unsur kampus, mulai dari pimpinan, dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Dengan kolaborasi yang solid, perguruan tinggi diharapkan mampu membangun sistem perlindungan yang tidak hanya bekerja saat kasus terjadi, tetapi juga mencegah sejak dini.

Pencegahan kekerasan seksual disebut sebagai tanggung jawab bersama. Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui forum akademik, kegiatan kemahasiswaan, maupun aktivitas kampus sehari-hari.

Prof. Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengatakan kampus harus menjadi ruang yang aman bagi semua warga akademik. Ia menegaskan perlunya sosialisasi berkelanjutan, penguatan Satgas PPKS, kemudahan pelaporan, serta pembekalan bagi mahasiswa baru agar kampus benar-benar bebas dari kekerasan dan kekerasan seksual.

"Ini penting karena kita tahu kampus memiliki populasi yang sangat besar. Di Unesa, misalnya, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Setiap tahun selalu ada warga baru, terutama mahasiswa baru, yang tentu memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan yang berbeda-beda. Karena itu, upaya menjadikan kampus sebagai ruang aman bebas dari kekerasan dan kekerasan seksual harus terus disosialisasikan."

Langkah itu dinilai penting agar sivitas akademika memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada keluarga, lingkungan sosial, dan iklim akademik secara keseluruhan.

Selain pencegahan dan penanganan kasus, penguatan tata kelola, pendataan, dan dokumentasi juga menjadi aspek penting. Sistem pencatatan yang rapi akan membantu proses evaluasi kebijakan berbasis data, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga dalam membangun perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Nik)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto menyebut langkah tersebut penting agar pencegahan kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan kampus. 

Menurut dia, perguruan tinggi harus menjadi ruang yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi seluruh sivitas akademika.

Ia juga menekankan perlunya penguatan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), kemudahan pelaporan, serta sosialisasi yang berkelanjutan di lingkungan kampus. 

Hal itu dinilai penting mengingat jumlah warga kampus yang besar dan terus berganti setiap tahun, terutama mahasiswa baru.

“Tadi juga terdapat masukan yang sangat baik dari beberapa peserta, seperti bagaimana memasukkan pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan seksual ini juga dimasukkan dalam suatu kurikulum, misalnya begitu.”

Selain pencegahan dan penanganan kasus, penguatan tata kelola, pendataan, dan dokumentasi dinilai penting agar kebijakan dapat dievaluasi berbasis data dan akuntabilitas lembaga semakin kuat. (Nik)