Kilasbisnis.com, Surabaya -- Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono meminta para pengusaha sound system atau sound karnaval di Jawa Timur untuk mengutamakan keselamatan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam setiap penyelenggaraan hiburan.
Imbauan itu disampaikan Dekananto dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bersama pengusaha sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Surabaya, Kamis (19/11). Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.
Baca juga: Polemik Anggaran KBS, Pengacara: Klien Tak Ada Niat Jahat dan Setor Dividen Rp5 Miliar
"Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat," kata Dekananto.
Dekananto menyoroti beberapa aspek krusial yang wajib diperhatikan para pengusaha dan penyelenggara. Hal tersebut meliputi keamanan penonton, pencegahan peredaran narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, hingga pengaturan waktu dan lokasi acara.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan hiburan tidak mengganggu aktivitas di sekitar lokasi, terutama di area tempat ibadah, pondok pesantren, dan fasilitas pendidikan.
Baca juga: Polda Jatim Bongkar Sindikat Penipuan Mobil Modus Segitiga Beromzet Rp6,5 Miliar
"Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya," ujar Dekananto.
Sebagai langkah konkret, Dekananto mendorong pengusaha memasukkan klausul keselamatan dan ketertiban ke dalam kontrak penyewaan dengan pihak penyelenggara. Pengusaha juga diminta proaktif menghentikan operasional jika situasi di lapangan berpotensi membahayakan keselamatan atau memicu gangguan kamtibmas.
Baca juga: Kejati Jatim Tetapkan Eks Kadis ESDM Tersangka Pungli Izin Rp1,2 Miliar
Hasil diskusi ini nantinya akan diselaraskan dengan surat edaran bersama yang telah terbit pada 2025. Sementara terkait wacana pembentukan peraturan daerah (perda) untuk mengatur fenomena ini, Dekananto menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan pemerintah daerah.
"Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama," tuturnya.
Editor : Redaksi