Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Amankan 29 Tersangaka

Reporter : Gede FS

Kilasbisnis.com, Surabaya -- Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama jajaran Polres membongkar 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan menetapkan 29 orang sebagai tersangka. Pengungkapan ini merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk memberantas praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyatakan, dari total 21 perkara tersebut, delapan kasus dengan 14 tersangka ditangani langsung oleh Ditres PPA/PPO Polda Jatim. Sementara 13 kasus lainnya dengan 15 tersangka ditangani oleh Polres jajaran.

Baca juga: Korupsi Pengelolaan Keuangan PDTS KBS Rp3,27 Miliar, 4 Orang Ditahan Kejati Jatim

Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengungkapkan, para tersangka menjerat korban melalui media sosial dengan iming-iming gaji tinggi di luar negeri. Para korban kemudian diminta menyetor sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.

Salah satu kasus yang menonjol adalah pengiriman 15 warga asal Lamongan ke Armenia. Para korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan, namun diwajibkan membayar biaya keberangkatan hingga Rp75 juta. Modus serupa juga ditemukan pada perekrutan pekerja tujuan Jepang dengan tarif Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang, serta penempatan asisten rumah tangga ilegal ke Singapura dan Timur Tengah.

Baca juga: Kapolda Jatim Ajak Pengusaha Sound Karnaval Jaga Norma dan Ketertiban

Selain itu, polisi juga menggagalkan pemberangkatan dua WNI yang direkrut untuk menjadi tentara di Rusia dengan janji gaji Rp54 juta per bulan. Keduanya dicegah saat hendak terbang melalui Bandara Juanda berkat koordinasi kepolisian bersama Lanudal Juanda dan Imigrasi.

"Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang," kata Ganis di Surabaya, Jumat (20/11).

Baca juga: Polemik Anggaran KBS, Pengacara: Klien Tak Ada Niat Jahat dan Setor Dividen Rp5 Miliar

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja dan melapor ke layanan 110 jika menemukan indikasi perekrutan ilegal.

Editor : Redaksi

Ekonomi
Berita Populer
Berita Terbaru