Kilasbisnis.com, Yogyakarta — Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan pasokan dan arus distribusi bahan pokok di Pulau Jawa guna meredam potensi gejolak inflasi pangan. Langkah strategis ini ditempuh menyusul meningkatnya risiko gangguan produksi akibat El-Nino serta lonjakan permintaan harian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui payung Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), bank sentral menggandeng kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membenahi akurasi neraca pangan regional. Komitmen tersebut dikukuhkan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).
Forum strategis lintas sektor ini dipimpin langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, bersama jajaran Kemenko Pangan, Kemendagri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pembenahan neraca pangan Jawa tersebut merujuk pada hasil kajian kolaborasi Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Bapanas, dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Fokus utamanya diarahkan pada tiga titik krusial, yakni akurasi penghitungan produksi, penyempurnaan estimasi konsumsi, serta perluasan pencatatan arus perdagangan antarwilayah di simpul distribusi utama.
Di level regional, Departemen Regional Bank Indonesia juga mendorong agar data neraca pangan yang telah diperbarui segera dioptimalkan sebagai early warning system ketahanan pasokan. Data ini nantinya dipadukan dengan dashboard inflasi regional milik BI untuk memetakan potensi defisit sekaligus menjadi acuan Kerja Sama Antardaerah (KAD) sebelum kelangkaan memicu kenaikan harga.
Antisipasi Beban Pasokan 35,19 Juta Penerima MBG Urgensi pengawalan pasokan oleh BI dan pemerintah tidak lepas dari bertambahnya sumber permintaan baru yang masif dari program MBG.
Inspektur Utama BGN, Gustanty Dian Fitrilia, memaparkan bahwa wilayah Jawa saat ini memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 35,19 juta penerima manfaat. Skala konsumsi harian sebesar itu menuntut perencanaan stok dan distribusi yang presisi agar tidak mengganggu pasokan pasar umum.
"Besarnya kebutuhan pangan tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan pasokan dan distribusi yang lebih terukur," ujar Gustanty dalam forum tersebut. Saat ini, BGN menghitung kebutuhan harian melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) dan mengusulkan integrasi data lintas instansi guna mencegah ketimpangan pasokan.
Integrasi Data Logistik dan Anggaran Daerah Untuk mendukung upaya stabilisasi harga tersebut, kementerian dan lembaga terkait sepakat menambal celah pencatatan arus barang jalur darat yang selama ini dikeluhkan pemerintah daerah se-Jawa.
Badan Pusat Statistik (BPS) bakal merancang ulang survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) dengan mengintegrasikannya ke sistem digitalisasi angkutan barang Kemenhub (E-Manifest SUMBA) serta laporan bulanan distributor bahan pokok Kemendag (INATRADE-OSS). Di sisi hulu, Kementan juga menyempurnakan penghitungan stok tingkat provinsi dengan memperhitungkan arus perdagangan intraprovinsi.
Sementara itu, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Muhamad Mawardi, menekankan pentingnya pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi untuk menentukan wilayah prioritas intervensi.
Agar kebijakan ini berdampak langsung di lapangan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, Fauzan Hasan, meminta pemerintah daerah menjadikan neraca pangan sebagai acuan penyusunan target program dan alokasi anggaran. Senada, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Indra Wijayanto, mendorong pembentukan tim penyusun neraca pangan daerah serta pembacaan Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara lebih selektif agar operasi pasar berjalan tepat sasaran.
Editor : Redaksi