Kilasbisnis.com, Surabaya — Bank Indonesia (BI) Jawa Timur menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diiringi pemerataan manfaat, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja agar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim mengatakan, penguatan kesempatan kerja dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung inklusif.
“Pertumbuhan yang tinggi saja tidak cukup, tetapi perlu yang berkualitas, inklusif, dan menciptakan lapangan kerja sehingga momentum ini yang harus kita jaga,” kata Ibrahim dalam media briefing di Surabaya, Rabu (11/11).
Perekonomian Jawa Timur pada triwulan III 2026 tumbuh 5,82% secara tahunan year-on-year/yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47%.
Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi 60,75% terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, investasi tumbuh sekitar 8,7�ngan pangsa sebesar 27,46%.
Menurut Ibrahim, daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan kesinambungan investasi perlu dijaga agar momentum pertumbuhan tetap berlanjut.
Selain mempertahankan sumber pertumbuhan tersebut, BI mendorong investasi produktif dan hilirisasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas usaha, serta penyerapan tenaga kerja.
Penguatan UMKM agar mampu naik kelas juga diperlukan untuk memperluas manfaat pertumbuhan. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok usaha tertentu.
Dari sisi harga, inflasi Jawa Timur pada Oktober 2026 tercatat 3,09% secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5�ngan toleransi plus-minus 1 poin persentase.
Ibrahim mengatakan pengendalian inflasi perlu terus dilakukan karena daya beli masyarakat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi, serta koordinasi pengendalian harga.
Ke depan, BI bersama para pemangku kepentingan akan berfokus pada empat agenda: menjaga daya beli masyarakat, mengakselerasi investasi, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas kesempatan kerja. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih berkualitas dan inklusif. (Nik)
Editor : Redaksi
