Kilasbisnis.com, Surabaya -
Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Langkah tersebut disepakati dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur di Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Sinergi ini bertumpu pada kinerja ekonomi Jawa Timur yang tumbuh solid sebesar 5,82% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2026. Sementara itu, inflasi tahunan pada Oktober 2026 tercatat terjaga di level 3,09% (yoy) dan diproyeksikan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1% hingga akhir tahun.
Baca juga: Redam Risiko Inflasi Pangan, BI Perkuat Akurasi Neraca Pangan di Seluruh Jawa
Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai lonjakan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat El-Nino, serta fluktuasi harga komoditas global.
"Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Timur," ujar Ibrahim dalam forum tersebut.
Untuk meredam gejolak harga, ia menekankan penguatan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yang didukung sistem deteksi dini pasokan.
Kepala Daerah Diminta Turun Langsung ke Pasar
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang memimpin jalannya rapat menegaskan bahwa tantangan utama menjelang akhir tahun adalah memastikan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Ia menginstruksikan para bupati dan wali kota se-Jawa Timur turun langsung memantau harga pasar.
Selain sidak pasar, Khofifah mendorong optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan misi dagang guna menutup disparitas pasokan antarwilayah.
Baca juga: BI Jatim Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Inklusif, dan Mampu Menyerap Tenaga Kerja
Secara operasional, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan kesiapan pasokan pangan telah diamankan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Perum BULOG.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menggencarkan operasi pasar murah, sementara Pertamina menyiagakan layanan BBM di jalur-jalur utama arus libur Nataru.
Digitalisasi Daerah Tembus 98,25%
Selain stabilitas harga, forum ini menyoroti percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Gubernur Khofifah menyebut integrasi data lintas instansi dan peningkatan rasio pajak daerah menjadi motor penggerak kemandirian fiskal.
Capaian tersebut tercermin dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Timur yang mencapai 98,25% pada Semester I 2026. Akselerasi ini ditopang perluasan penggunaan QRIS Tap di sektor transportasi publik, optimalisasi peran Bank Jatim sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta penguatan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.
Baca juga: EJAVEC 2026 Terima 559 Paper, Naik 48,67 Persen dari Tahun Lalu
Kinerja ini mengantarkan Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Terbaik 2026 kawasan Jawa-Bali.
Perluas Pembiayaan Produktif UMKM
Menurut Ibrahim, ekosistem digital yang terbentuk melalui TP2DD menjadi pintu masuk untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM lewat program TPAKD.
Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menyatakan bahwa hingga Oktober 2026, TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, OJK bersama industri jasa keuangan menggencarkan berbagai program inklusi, mulai dari Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), agen Laku Pandai, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), hingga Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Ke depan, sinergi BI, Pemprov Jatim, dan OJK ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. (Nik)
Editor : Redaksi