Kilasbisnis.com, Surabaya - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperkuat implementasi program Subsidi Tepat melalui evaluasi dan pemutakhiran data konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat.
Pada Rabu (29/4), Pertamina menerima aspirasi kelompok sopir truk terkait penerapan barcode dalam program Subsidi Tepat. Para sopir menyampaikan sejumlah masukan, mulai dari kendala teknis di lapangan hingga harapan agar kebijakan berjalan efektif tanpa menghambat distribusi barang.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai kepemilikan kendaraan yang sah. Ia menegaskan, penerapan QR Code merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran.
“Dalam hal ini, Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah,” ujar Ahad.
Ia menambahkan, aksi para sopir merupakan bentuk penyampaian aspirasi pelanggan. Pertamina memandang hal tersebut secara positif dan berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan sesuai kewenangan guna meningkatkan kualitas layanan.
Terkait kendala QR Code, sistem secara berkala memantau data kendaraan terdaftar serta pola penggunaan di SPBU. Sistem juga mendeteksi anomali transaksi, seperti pengisian volume besar dalam waktu berdekatan atau di beberapa SPBU dalam waktu singkat. Kondisi ini dapat mengindikasikan penyalahgunaan QR Code sehingga memerlukan verifikasi ulang.
Untuk melayani sopir truk yang mengalami kendala, Pertamina membuka 147 helpdesk di seluruh Jawa Timur. Layanan ini bertujuan mempercepat proses verifikasi dan mengaktifkan kembali QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi.
Tercatat, 119 kendaraan telah melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR Code. Dari jumlah tersebut, 73,1% atau 87 kendaraan telah menyelesaikan proses, sementara 26,9% atau sekitar 32 kendaraan masih terkendala, antara lain karena nomor polisi belum terdaftar, QR Code terhapus, atau perlunya revisi data kendaraan.
Pertamina mengimbau masyarakat yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan data kendaraan yang sesuai agar tetap dapat mengakses BBM subsidi tanpa kendala. (*)
Editor : Sekar Arum Catur
