Kilasbisnis.com,Surabaya - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot Koordinator SPPG Surabaya Tiara Devi karena dinilai tidak menyerap telur peternak sesuai ketentuan pemerintah.
SURABAYA, CNN Indonesia — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Surabaya, Tiara Devi, karena dinilai tidak menyerap telur dari peternak sesuai ketentuan pemerintah.
Baca juga: Polda Jatim Bongkar Arisan Online Fiktif, 140 Korban Rugi Rp71 Miliar
Pencopotan tersebut dilakukan Amran saat menghadiri pertemuan komitmen bersama peternak dari seluruh provinsi di Pulau Jawa di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya, Selasa (11/8).
Amran menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pengelola SPPG yang tidak menjalankan penyerapan telur sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pengelola SPPG wajib menyerap telur dari peternak sesuai harga dan ketentuan pemerintah. Pemerintah juga telah menerbitkan instruksi dan surat yang mewajibkan SPPG melakukan penyerapan tersebut.
Ia mengatakan pencopotan Koordinator SPPG Surabaya dilakukan atas nama negara untuk melindungi kepentingan peternak.
Baca juga: Fun Match Midtown Indonesia 2026 Perkuat Sportivitas Antar-Hotel
Amran juga mengingatkan pengelola SPPG lain agar tidak bermain-main di tengah kondisi sulit yang dihadapi peternak.
Jika masih ditemukan SPPG yang tidak menyerap telur peternak sesuai ketentuan, kata dia, penanggung jawabnya akan mendapat sanksi serupa.
Kebijakan tersebut, menurut Amran, merupakan langkah pemerintah untuk memastikan produk peternak lokal terserap sekaligus memberikan perlindungan kepada peternak di tengah tantangan harga dan pasar.
Baca juga: BI-TNI AL Jangkau Tiga Pulau Sumenep Lewat Ekspedisi Rupiah Berdaulat
Pemerintah menegaskan aturan penyerapan telur bukan sekadar instruksi, melainkan kewajiban yang harus dijalankan seluruh pengelola SPPG.
Dengan sanksi pencopotan, pemerintah berharap seluruh SPPG mematuhi petunjuk teknis dan memastikan telur peternak lokal terserap untuk mendukung program pemerintah.
Editor : Redaksi