Kilasbisnis.com, Surabaya - Investasi kembali ditegaskan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, saat laju ekonomi provinsi ini tercatat tumbuh 5,96 persen (year on year) pada triwulan 2026, dengan inflasi yang tetap terjaga.
Di tengah lanskap global yang bergerak cepat dan tak selalu ramah, penguatan sinergi antarotoritas dipandang menjadi penyangga penting. Kolaborasi ini diarahkan untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, memperkuat daya saing, sekaligus merawat kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah.
Upaya itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, 25 Juni 2026. Forum ini menjadi ruang temu strategi—tempat kebijakan disulam, dan arah investasi dipertajam.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menautkan kepercayaan investor dengan stabilitas yang terjaga. Ia melihat Jawa Timur memiliki bekal yang tak ringan: posisi geografis sebagai gerbang Indonesia Timur, infrastruktur yang terus tumbuh, serta struktur ekonomi yang relatif tahan guncangan.
“Investor tidak mencari daerah yang sempurna. Investor mencari daerah yang responsif, kolaboratif, dan memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki diri. Jawa Timur memiliki modal tersebut. Tantangan kita ke depan adalah menghadirkan investasi yang semakin berkualitas, mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat hilirisasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ibrahim.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Dyah Wahyu Ermawati, menilai integrasi Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD sebagai langkah taktis untuk merapikan orkestrasi lintas sektor. Fokus diarahkan pada penyiapan proyek siap tawar atau Investment Project Ready to Offer (IPRO), percepatan kawasan industri, serta penguatan daya saing investasi daerah.
Di sisi pembiayaan, Pelaksana Harian Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menekankan perlunya memperluas akses keuangan. Sektor jasa keuangan, kata dia, menjadi jembatan bagi investasi, pengembangan UMKM, sekaligus perluasan inklusi ekonomi di daerah.
Pandangan berbasis data disampaikan Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), M. Nashrul Wajdi. Ia menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan menghadirkan potret yang lebih utuh—sebuah peta yang dapat menuntun arah investasi, pembiayaan, dan pengembangan ekonomi daerah ke depan.
Di tingkat kebijakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menautkan investasi dengan kepentingan yang lebih luas: ketahanan pangan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti percepatan penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk sinkronisasi tata ruang dan pengembangan kawasan industri.
Forum itu ditutup dengan peluncuran East Java Investment Forum (EJIF) 2026—sebuah etalase baru untuk mempromosikan peluang investasi Jawa Timur ke panggung nasional dan global. Ke depan, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK, BPS, dan para pemangku kepentingan berjanji menjaga simpul sinergi tetap terikat: mendorong investasi yang lebih bernilai, mempercepat transformasi ekonomi, dan memastikan Jawa Timur melaju sebagai pusat pertumbuhan yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
Editor : Redaksi
