Kilasbisnis.com, Surabaya - Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa 2026 yang digelar di Surabaya, Selasa (11/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to Java Regional Economic Forum (JREF) 2026. Forum itu diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus memperluas alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Rakor dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim. Kegiatan tersebut melibatkan Departemen Regional Bank Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah se-Jawa, otoritas sektor keuangan, lembaga pembiayaan pembangunan, serta perbankan.
Forum itu menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan, kesiapan proyek investasi, serta alternatif sumber pembiayaan.
Ekonomi Jawa Tumbuh 5,65 Persen
Perekonomian Jawa dinilai tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa tumbuh 5,65 persen secara tahunan (*year on year*/yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Capaian itu meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa pada 2025 yang berada di angka 5,30 persen.
Untuk keseluruhan 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa diprakirakan berada pada kisaran 4,9-5,7 persen.
Momentum pertumbuhan tersebut perlu dijaga melalui penguatan investasi sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Investasi berkontribusi 29,68 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa.
“Kesinambungan berbagai proyek produktif perlu terus didorong untuk meningkatkan kapasitas perekonomian, memperkuat konektivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah,” demikian keterangan Bank Indonesia.
Daerah Didorong Manfaatkan Pembiayaan Kreatif
Di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat, kapasitas pembiayaan pembangunan daerah menghadapi tantangan akibat dinamika ruang fiskal dan transfer ke daerah.
Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan diversifikasi sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya melalui skema *creative financing* atau pembiayaan kreatif.
Pemanfaatan pembiayaan kreatif tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kesinambungan fiskal, tata kelola yang baik, serta kesiapan proyek.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan, perluasan sumber pembiayaan pembangunan harus diiringi dengan penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintah daerah.
“Pemanfaatan pembiayaan perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan regulasi, dan kelembagaan,” kata Agus.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti menuturkan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan sumber pembiayaan infrastruktur yang semakin luas dan inovatif.
Menurutnya, pemanfaatan pembiayaan kreatif dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas. Skema tersebut juga dapat membuka ruang lebih besar bagi badan usaha untuk mendukung pengembangan sektor unggulan dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan Adriyanto menekankan pentingnya optimalisasi instrumen pembiayaan daerah dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan kesinambungan keuangan daerah.
Kesiapan Proyek Jadi Tantangan
Direktur Bappenas Novie Andriani menyampaikan, berbagai skema pembiayaan kreatif telah tersedia dan dimungkinkan secara regulasi. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan.
Tantangan tersebut antara lain kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah.
Untuk meningkatkan kesiapan itu, Bappenas mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah, termasuk melalui program peningkatan kemampuan di bidang KPBU.
Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Tri Yanuarti mengatakan BI akan terus memperkuat perannya sebagai penasihat strategis bagi pemerintah daerah sekaligus katalisator sinergi kebijakan pusat dan daerah.
Peran tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah, seperti Menyediakan asesmen ekonomi dan keuangan daerah. Memetakan proyek investasi potensial. Memperkuat Regional Investor Relations Unit (RIRU). Memfasilitasi dialog antara pemerintah, investor, perbankan, otoritas sektor keuangan, dan lembaga pembiayaan pembangunan. Setya mempromosikan proyek investasi potensial di dalam dan luar negeri.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah se-Jawa turut menyampaikan kebutuhan, tantangan, serta pengalaman dalam mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan.
Pembahasan berfokus pada pilihan dan skema pembiayaan, dukungan regulasi dan kelembagaan, kapasitas fiskal daerah, prioritas dan kesiapan proyek investasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga.
Rakor menghasilkan tiga arah penguatan untuk mempercepat investasi daerah di wilayah Jawa.
Pertama, memperkuat kesamaan pemahaman mengenai potensi, tata kelola, dan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan pembiayaan kreatif.
Kedua, memperkuat identifikasi dan penyiapan proyek investasi daerah agar semakin layak, siap ditawarkan, dan memenuhi kriteria *bankable* bagi investor maupun lembaga pembiayaan.
Ketiga, memperkuat ekosistem implementasi pembiayaan kreatif. Penguatan itu mencakup skema pembiayaan, regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, otoritas sektor keuangan, dan lembaga pembiayaan pembangunan.
Ke depan, sinergi tersebut akan terus diperkuat untuk mengubah potensi dan *pipeline* proyek investasi menjadi realisasi investasi yang konkret.
Dengan kesiapan proyek dan dukungan sumber pembiayaan yang semakin baik, investasi diharapkan terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kontribusi Jawa terhadap perekonomian nasional.
Editor : Redaksi
