Kilasbisnis.com, Surabaya -- Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57) ditetapkan sebagai tersangka.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengonfirmasi bahwa tersangka merupakan pemilik restoran yang memegang KITAS investor. FD diduga mengeksploitasi 19 pekerja, termasuk satu anak di bawah umur.
Baca juga: Polda Jatim Ringkus 154 Tersangka Curanmor Lintas Wilayah, 121 Kendaraan Disita
"Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional," tegas Jules dalam konferensi pers di Polda Jatim, Rabu (11/11).
Eksploitasi dan Dugaan Kekerasan Seksual
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, praktik eksploitasi tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Modus tersangka yakni merekrut pekerja via media sosial dengan iming-iming perjanjian kerja.
Meski restoran belum resmi beroperasi, para korban dipaksa bekerja melebihi kapasitas dengan upah minim, yakni Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Baca juga: Sinergi Bareng Kejati Jatim, Pertamina Optimalisasi Lahan Strategis di Surabaya
Tak hanya itu, tersangka memberlakukan ancaman denda Rp5 juta hingga Rp15 juta jika pekerja mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.
"Selain eksploitasi kerja, penyidik juga tengah mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki," ungkap Ganis.
Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel, pakaian, akta kelahiran, dan dokumen kontrak kerja.
Baca juga: Kementerian ESDM Tinjau Proyek PLTS Terapung Karangkates 100 MWac di Malang
Ancaman 15 Tahun Penjara
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait TPPO, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan. Terkait tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (jo. UU Nomor 1 Tahun 2026), tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun.
Saat ini, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT PPA Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman (safe house) dan pendampingan psikologis bagi korban. Polisi juga berkoordinasi dengan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda guna memproses status keimigrasian tersangka.
Editor : Redaksi