Kilasbisnis.com, Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya kesiapan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dikolaborasikan dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (26/2/2026).
Khofifah mengatakan, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi bahan pokok selama Ramadan dan Lebaran.
“Kami ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan merayakan Idulfitri tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga,” ujar Khofifah.
Menurutnya, langkah antisipatif dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BMKG, Bulog, Pertamina Patra Niaga, BPS, dan Satgas Pangan.
Keseriusan pengendalian inflasi tercermin dari kehadiran seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam rapat tersebut. Seluruh kepala daerah hadir secara langsung tanpa diwakilkan, menunjukkan komitmen bersama menjaga stabilitas harga selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jatim meluncurkan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) sebagai instrumen penguatan sinergi program stabilisasi harga antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Melalui EPIK, intervensi distribusi pangan dilakukan dengan memberangkatkan truk logistik ke Kabupaten Bangkalan. Selama Ramadan, sebanyak 15 titik di berbagai daerah akan mendapatkan intervensi, dengan fokus pada komoditas beras, minyak goreng, dan gula.
Selain memperkuat pasokan, Khofifah juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi dan kepatuhan pelaku usaha. Pemerintah daerah diminta mendampingi pedagang, khususnya minyak goreng, agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan transparan.
Digitalisasi pasar turut diperkuat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi.
Saat ini, 26 pasar di Jawa Timur telah terhubung secara digital dan menjadi sampel pemantauan harga oleh BPS, sehingga fluktuasi harga dapat dipantau secara real time.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menyebutkan bahwa penguatan TPID yang dikolaborasikan dengan TP2DD merupakan langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Inflasi dan digitalisasi adalah dua agenda yang saling melengkapi,” kata Ibrahim.
Ia menambahkan, perekonomian Jawa Timur menunjukkan kinerja solid di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan IV 2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sejalan dengan pertumbuhan nasional sebesar 5,39 persen, menjadikannya episentrum ekonomi terbesar kedua setelah DKI Jakarta.
Struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 60,87 persen terhadap PDRB.
Karena itu, stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ibrahim menyebutkan, sasaran inflasi nasional tahun 2026 ditetapkan pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Hingga akhir 2025, inflasi Jawa Timur tercatat sebesar 2,93 persen, masih berada dalam rentang sasaran namun tetap perlu diwaspadai menjelang Ramadan dan Lebaran.
Berdasarkan data Siskaperbapo per 24 Februari 2026, beberapa komoditas pangan strategis mengalami kenaikan signifikan.
Harga cabai rawit tercatat meningkat hampir 100 persen akibat penurunan pasokan karena curah hujan tinggi, sementara permintaan meningkat menjelang Ramadan.
Selain tekanan selama Ramadan, Bank Indonesia juga mengantisipasi potensi kenaikan harga pada Mei 2026, yang biasanya dipicu oleh tingginya permintaan pasca-Lebaran dan penyesuaian distribusi. Untuk itu, operasi pasar, kerja sama antar daerah, dan penguatan distribusi terus disiapkan.
Sinergi TPID dan TP2DD Diperkuat
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota berkomitmen memperkuat sinergi TPID dan TP2DD berbasis data.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan Ramadan dan Lebaran 2026 berlangsung kondusif di seluruh wilayah Jawa Timur. (Nik)
Editor : Redaksi
