Kilasbisnis.com, SURABAYA : Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan stabilitas harga untuk tabung Gas Elpiji (LPG) 3kg di sejumlah wilayah di Jawa Timur aman. Pertamina memastikan keamanan tabung LPG di semua tahap pendistribusian. Yang selama ini dikeluhkan masyarakat mengenai harga dan ketersediaan adalah di level pengecer / toko kelontong yang sudah berada di luar kewenangan Pertamina untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Area Manager Comm, Rel & CSR Ahad Rahedi mengatakan pihaknya khawatir apabila Pemda bersama unsur di daerah tidak bergerak cepat, ada pihak-pihak yang sengaja membuat situasi sedemikian rupa agar mendapatkan keuntungan. “Masyarakat seharusnya tidak perlu resah, cara paling gampang adalah membeli di Pangkalan Resmi Pertamina / SPBU terdekat agar mendapatkan stok yang selalu tersedia dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 16.000,- yang ditetapkan Gubernur Jatim,” ujar Ahad. Ahad menambahkan bahwa selama ini Pertamina sudah berupaya melalui program one-village one-outlet LPG sejak 2017 di Jawa Timur, ditegaskan bahwa stok LPG sangat terlindungi dan aman saat ini, PT Pertamina (Persero) memiliki 39.931 pangkalan dengan stok LPG 3kg yang mencapai 24.377 metrik ton. Bila dibandingkan dengan kebutuhan harian 4673 metrik ton, maka Pertamina optimis bahwa pasokan LPG di Jawa Timur saat ini pasti terjamin. Pangkalan LPG tersebut berfungsi layaknya SPBU dan penjual bensin eceran, yang melayani konsumen secara langsung. Melalui program edukasi dan sosialisasi pemahaman, Pertamina berupaya untuk menekan penggunaan LPG 3Kg oleh orang-orang yang bukan sasaran subsidi, seperti pelaku usaha kuliner atau pengusaha yang beromzet di atas Rp 1 juta. Sidak inspeksi mendadak juga dilakukan oleh beberapa Pemda di Jawa Timur bersama dengan Pertamina ke beberapa pangkalan dan usaha kuliner untuk memastikan ketersediaan dan penyalahgunaan LPG. Secara umum, pemda sadar akan pentingnya pengawasan regulasi oleh Pemda dan menjalin kerjasama dengan Pertamina untuk memantau dan mengawasi pergerakan harga LPG di masyarakat serta memberikan edukasi. “Masih banyak hotel restoran kafe yang menjadi ranah usaha dalam pengawasan Pemda yang menggunakan LPG 3kg yang bukan peruntukannya. Mereka membeli di pengecer yang mengambil hak masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Ahad. Sebagaimana diketahui beberapa waktu terakhir di Nganjuk terjadi kondisi peningkatan permintaan dan kekurangan stok LPG di level Pengecer. Pemda setempat bersama dengan Pertamina langsung melakukan sidak pada minggu lalu. Kegiatan diawali dengan pengecekan stok terhadap pangkalan LPG 3kg di Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Klurahan Kecamatan Ngronggot dilanjutkan dengan sidak beberapa pelaku usaha. Kabag Perekonomian, Infrastruktur dan SDA (Kabag Pisda) Kota Malang yang juga sekretariat TPID, Eny Handayani menjelaskan dari hasil pemantauan, distribusi gas dari Pertamina ke Pangkalan Gas berjalan normal sesuai alokasi. Meski begitu, pihaknya tetap mencari alasan kondisi tidak normal stok LPG melon tersebut. Karena dari pemantauan kemarin, terdapat pengguna LPG 3 Kg yang tidak sesuai peruntukan. 
Eny Handayani, Sekretaris TPID Kota Malang saat melaksanakan Sidak beberapa waktu lalu “Kami sudah melihat di dua pangkalan, di daerah Kasin dan Mergan. Salah satunya Pangkalan Restu Jaya, dan kedua adalah pangkalan Pak Bambang. Dua-duanya terpantau cukup aman, tidak ada kelangkaan LPG 3 Kg,” papar Eny kemarin. Ia melanjutkan, dilihat secara pasokan ketersedian LPG melon masih cukup. Karena dari masing-masing pangkalan masih normal mendapatkan pasokan dari pertamina dalam dua sampai tiga hari selalu 100 pcs atau tabung. Atas kelangkaan yang terjadi beberapa waktu ini, Eny menduga adanya penjualan LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran di level pengecer. Perlu diketahui LPG 3 Kg adalah LPG bersubsidi, yang seharusnya tidak menjadi konsumsi warga mampu, terlebih pengelola usaha yang beromzet lebih dari Rp 1 juta. “Dalam sidak kemarin juga ditemukan beberapa usaha kuliner yang terpantau menggunakan LPG 3 Kg. Kami bersama Pertamina langsung memberi imbauan untuk mengganti penggunaan gas bersubsidi tersebut,” ujar Eny. (red)
Editor : Ardhia Putri