Kilasbisnis.com, Solo - Bank Indonesia menyiapkan enam inisiatif untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah, mulai dari pengembangan usaha pesantren hingga peningkatan literasi masyarakat. Langkah ini diarahkan untuk memperbesar kontribusi sektor syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar halal global.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Yono Haryono mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, antara lain pasar domestik yang luas dan posisi strategis dalam industri halal dunia.
Baca juga: Jatim Genjot Investasi dan Inklusi Keuangan, Siap Sambut HUT ke-81
Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Report, Indonesia berada di peringkat keempat dalam pengembangan ekonomi syariah global, setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dengan populasi Muslim dunia sekitar 1,9 miliar jiwa, konsumsi sektor ekonomi syariah global pada 2024 mencapai sekitar US$2,60 triliun. Aset keuangan syariah global tercatat sekitar US$9,72 triliun.
Indonesia unggul pada sektor *modest fashion*, yang menempati peringkat pertama dunia, serta *halal food* di posisi keempat. Namun, daya saing di sejumlah sektor masih perlu diperkuat. Peringkat Indonesia pada *muslim-friendly tourism* turun dari posisi kedua menjadi keenam, sedangkan *halal pharma and cosmetics* turun dari peringkat kedua menjadi keempat.
"Indonesia memiliki modal yang kuat dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun, masih ada sejumlah sektor yang perlu diperkuat agar daya saing kita semakin tinggi dan kontribusinya terhadap ekonomi syariah global semakin besar," kata Yono dalam kegiatan *Capacity Building* bertema “Pengembangan Eksyar” di Solo, Senin (5/10/2026).
Enam inisiatif BI tersebut diselaraskan dengan agenda pengembangan ekonomi syariah nasional dan mendukung RPJMN 2025–2029. Program-programnya mencakup penguatan pesantren, ekspor produk halal, sertifikasi dan rantai nilai halal, pembiayaan, Ziswaf, serta literasi dan inklusi.
Inisiatif pertama, Gerbang Santri atau Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas usaha pesantren, mendorong digitalisasi kerja sama bisnis antarpesantren, serta memperkuat kelembagaan dan tata kelola keuangan. Pengembangan yang dilakukan antara lain industri air minum pesantren dan greenhouse berbasis Internet of Things (IoT).
Greenhouse digital telah diterapkan di sejumlah pondok pesantren di wilayah Surakarta. BI berharap pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan produksi sekaligus mendorong efisiensi dan kemandirian ekonomi pesantren.
Kedua, Jawara Ekspor atau Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor. Program ini mengintegrasikan dukungan informasi ekspor produk halal, pengembangan pasar, penguatan produk, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pelaku usaha pesantren maupun nonpesantren yang dinilai siap memasuki pasar internasional akan difasilitasi untuk meningkatkan skala bisnis dan memperluas pasar.
Baca juga: UMKM Binaan BI Jatim Cetak Transaksi Rp19,4 Miliar di KKI 2026
Ketiga, BI mendorong penguatan ekosistem halal, terutama menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Menurut Yono, agenda tersebut membutuhkan kerja sama lintas pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, pesantren, dan masyarakat.
"Pengembangan ekosistem halal tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan agar semakin banyak pelaku usaha dan produk yang masuk dalam rantai nilai halal," ujarnya.
Keempat, Sapa Syariah atau Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah bertujuan mempererat hubungan antara kegiatan perdagangan dan pembiayaan. Akses pendanaan diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.
Kelima, Kanal Ziswaf atau Kolaborasi Nasional Pengembangan Ziswaf diarahkan untuk memperbesar peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi serta perlindungan sosial. Salah satu fokusnya adalah mengoptimalkan wakaf produktif, termasuk wakaf uang.
Yono menyebut potensi wakaf uang berdasarkan perhitungan Badan Wakaf Indonesia mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun. Namun, akumulasi yang telah terkumpul baru sekitar Rp4 triliun.
Baca juga: BI Gelar KKI 2026, Libatkan 1.850 UMKM secara Luring dan Daring
"Besarnya selisih antara potensi dan realisasi wakaf uang menunjukkan ruang pengembangan yang masih sangat besar. Karena itu, tata kelola, inovasi, digitalisasi, dan pemahaman masyarakat perlu terus diperkuat," kata Yono.
Keenam, Lentera Emas atau Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah menuju Indonesia Emas. Program ini mencakup pelaksanaan strategi nasional literasi dan inklusi Eksyar, survei, komunikasi dan edukasi, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia edukator ekonomi syariah.
Yono menilai literasi menjadi dasar untuk memperluas partisipasi masyarakat. Pemahaman mengenai konsep, instrumen, produk, dan peluang ekonomi syariah diharapkan mendorong lebih banyak orang terlibat dalam ekosistem tersebut.
Melalui enam inisiatif ini, BI berupaya memperkuat ekonomi syariah dari sisi produksi, akses pasar dan pembiayaan, tata kelola sosial, hingga pemahaman publik. Target akhirnya adalah meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus memperbesar peran ekonomi syariah dalam pertumbuhan nasional.
Editor : Redaksi