Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi usai sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya pada Selasa (17/10/2023).
kilasbisnis.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara resmi menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024. Penyerahan nota keuangan ini dilakukan dalam sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya pada Selasa (17/10/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya adalah melakukan pembahasan bersama DPRD Surabaya sebelum R-APBD tahun 2024 dapat disahkan. "Kami berharap APBD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat segera disepakati bersama dan memberikan manfaat bagi masyarakat Surabaya," ujar Wali Kota Eri Cahyadi usai sidang paripurna.
Lebih lanjut, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa APBD 2024 akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak juga akan menjadi prioritas. "Kami juga akan berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," tambahnya.
Dalam nota keuangan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya memproyeksikan kekuatan APBD 2024 sebesar Rp 10,8 triliun. Proyeksi APBD ini telah mempertimbangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sebesar Rp 225 miliar.
"SILPA kita sebesar Rp 225 miliar, mengalami penurunan sebesar 70 persen dari jumlah sebelumnya yaitu Rp 800 miliar. Hal ini menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya telah berhasil. Semakin kecil SILPA, semakin banyak anggaran yang dapat terserap untuk kepentingan masyarakat," papar Wali Kota Eri Cahyadi.
Di sisi lain, Wali Kota Eri juga mengungkapkan kegembiraannya karena angka kemiskinan Surabaya telah mengalami penurunan dari 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Angka ini didapatkan dari hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Kami berharap angka kemiskinan dapat terus menurun pada tahun 2023 ini," harapnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya saat ini juga tengah melakukan pengecekan data warga miskin yang dimiliki oleh pemerintah kota dengan data yang ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data dari Bappenas ini merupakan hasil dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2023.
"Kami akan melakukan sinkronisasi data dengan Bappenas yang memiliki data desil 1 dan desil 2 melalui Regsosek oleh BPS. Kami akan memberikan pelatihan dan pekerjaan yang sesuai dengan koordinasi dan hasil diskusi dengan DPRD. Kami berharap penurunan angka kemiskinan dapat terjadi secara signifikan," tutupnya. (Adm)
Editor : Redaksi
