kilasbisnis.com, Surabaya — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menerima perwakilan massa aksi jagal Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (12/1). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keberatan atas rencana relokasi RPH Pegirian ke RPH Surya di kawasan Tambak Osowilangun.
Usai pertemuan, Fathoni menilai polemik relokasi dipicu oleh tersendatnya komunikasi antara manajemen RPH sebagai leading sector dengan para jagal sebagai mitra kerja. Ia menyebut gejolak penolakan seharusnya bisa dihindari apabila sejak awal dibuka ruang dialog secara terbuka dan menyeluruh.
Baca juga: Tolak Relokasi RPH Pegirian, Ratusan Jagal dan Pedagang Daging Demo DPRD Surabaya Bawa Sapi
“Kami menangkap adanya sumbatan komunikasi. RPH belum membuka ruang dialog secara komprehensif dengan mitra-mitranya. Jika itu dilakukan sejak awal, saya kira tidak akan muncul ketidakpuasan seperti hari ini,” kata Fathoni.
Politikus Partai Golkar itu menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan hubungan yang solid antara RPH dan para jagal. Menurutnya, relasi keduanya merupakan satu ekosistem yang saling bergantung, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan daging di Surabaya serta daerah penyangga.
Baca juga: Haul 2 Tahun Rizal Ramli, FJN Menghidupkan Pemikiran dan Mengenang Kebaikan RR
Sebagai bentuk respons atas aspirasi massa, Fathoni turut menandatangani surat tuntutan yang diajukan para jagal. Ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Saya tanyakan apakah ini sudah final atau masih terbuka ruang dialog. Ternyata teman-teman jagal masih membuka opsi dialog. Setiap persoalan seharusnya diselesaikan dengan dialog,” ujarnya.
Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Polda Jatim Panen Raya Jagung di Sidoarjo
Fathoni memastikan DPRD Kota Surabaya akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pihak-pihak terkait guna mencari titik temu atau solusi bersama. Meski demikian, ia mengakui adanya batas kewenangan antara legislatif dan eksekutif dalam pengambilan keputusan.
“Kami berharap dialog yang difasilitasi DPRD bisa menghasilkan solusi yang adil, pedagang tidak merasa dirugikan, dan stabilitas pangan di Surabaya tetap terjaga,” pungkasnya.
Editor : Redaksi