Kilasbisnis.com, Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Chairman Gobel Group, Rachmat Gobel, menegaskan bahwa pembangunan industri nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, industrialisasi tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat kemandirian bangsa, dan menjaga keadilan sosial.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam acara *Testimoni, Bedah Buku, dan Seminar Nasional Gobel Vision: Falsafah Pancasila, Inovasi Teknologi, dan Industrialisasi Berkeadilan* di Aula Soetandyo, FISIP Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (25/8).
khususnya sektor elektronik, tidak boleh dipandang semata sebagai sarana ekspor atau penciptaan lapangan kerja. Lebih dari itu, industri harus mampu mendukung kemandirian nasional melalui penguasaan teknologi dan penciptaan nilai tambah.
“Industri harus lebih dari sekadar pabrik. Ia harus mampu memberi nilai tambah, mendukung kemandirian, dan membawa manfaat bagi bangsa,” ujar Gobel.
Menurutnya, penerapan Pancasila dalam industri berarti menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan hanya kepentingan pasar.
Dalam kesempatan tersebut, Gobel juga menyoroti kebijakan impor yang dinilai terlalu longgar. Ia menilai hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila, karena melemahkan daya saing industri dalam negeri dan membuat Indonesia terlalu bergantung pada produk asing.
“Kalau semua diimpor, bagaimana industri kita bisa tumbuh? Padahal produk-produk itu bisa kita buat sendiri,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pembatasan impor seharusnya dilakukan untuk melindungi industri lokal, kecuali jika produk impor tersebut benar-benar memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.
Pancasila dalam industrialisasi juga berarti menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan penciptaan lapangan kerja. Ia mencontohkan penerapan otomatisasi di pabrik Gobel Group yang difokuskan untuk meningkatkan keselamatan kerja, tanpa mengorbankan kesempatan kerja masyarakat.
“Otomatisasi memang tidak bisa dihindari. Tapi ada hal-hal yang tetap harus dijaga agar lapangan kerja tidak hilang,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi pertanian sebagai bagian dari industrialisasi berkeadilan. Dengan mendorong petani menanam lebih dari satu komoditas bernilai jual tinggi, kesejahteraan petani dapat meningkat dan ketahanan pangan nasional lebih terjamin.
Melalui pandangannya, Gobel menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi kompas dalam setiap kebijakan industri di Indonesia. Dengan begitu, industrialisasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan keadilan sosial.
“Penerapan Pancasila dalam industri adalah kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi negara yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Editor : Redaksi