Kilasbisnis.com, Surabaya – Polda Jawa Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang mengancam sejumlah wilayah di Jawa Timur. Langkah ini dilakukan dengan memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas instansi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam.
Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi, yang digelar di Lapangan Mapolda Jawa Timur, Rabu (4/11/2026).
Kapolda mengatakan, apel kesiapsiagaan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan bantuan secara cepat ketika terjadi bencana alam.
Menurutnya, sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian bersama. Setelah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini dinyatakan nihil, beberapa wilayah masih menghadapi ancaman bencana lain, seperti angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir.
"Kesiapsiagaan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk lebih siap memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Timur," ujar Irjen Pol Dekananto.
Ia menjelaskan, pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan menjadi salah satu fokus utama dalam apel tersebut. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antarlembaga juga harus dipastikan berjalan efektif agar penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan ketika bencana terjadi.
Kapolda juga menyoroti penanganan tanah longsor di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan laporan terakhir dari Kapolres, Bupati, dan Dandim setempat, akses darat menuju wilayah yang sebelumnya terisolasi kini sudah dapat dilalui untuk menyalurkan bantuan.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang terus melakukan langkah penanganan, termasuk mempersiapkan sejumlah titik pengungsian bagi warga terdampak.
"Kami mendapatkan laporan bahwa jalur yang sebelumnya terisolasi sudah bisa ditempuh melalui darat untuk memberikan bantuan. Saat ini BPBD juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan pengungsian masyarakat di beberapa titik," jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolda mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah rawan bencana di Jawa Timur memiliki pola kejadian yang relatif berulang setiap tahun. Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah dan seluruh unsur terkait melakukan pemetaan serta menyiapkan langkah antisipasi lebih awal.
Untuk memperkuat kesiapan tersebut, pihaknya akan mendorong pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) yang dikoordinasikan BPBD. Simulasi ini bertujuan menguji skenario penanganan bencana, termasuk pembagian tugas dan kecepatan respons pemerintah daerah bersama tim penanggulangan bencana tingkat provinsi.
"Lokasi-lokasi rawan bencana hampir setiap tahun relatif sama dan bisa kita prediksi. Karena itu, kita perlu mempersiapkan skenario penanganannya agar ketika terjadi bencana, pemerintah daerah dan tim penanggulangan bencana provinsi bisa bergerak cepat," tegasnya.
Selain kesiapan personel, Kapolda juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana. Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh sarana prasarana yang dimiliki benar-benar sesuai dengan karakteristik medan, kondisi geografis, serta jenis bencana yang berpotensi terjadi di Jawa Timur.
Bahkan, pihaknya akan mengevaluasi kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan peralatan apabila Jawa Timur menghadapi bencana berskala besar atau terjadi secara masif di sejumlah wilayah dalam waktu bersamaan.
Dalam waktu dekat, BPBD bersama TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya akan menggelar rapat teknis untuk melakukan inventarisasi sekaligus evaluasi terhadap seluruh perlengkapan penanggulangan bencana.
Langkah tersebut juga mencakup pemetaan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah, sehingga pengadaan peralatan dapat disesuaikan dengan potensi ancaman dan kondisi geografis wilayah.
"Negara harus hadir. Kami akan bersama-sama dengan Ibu Gubernur dan Pak Pangdam mengevaluasi kebutuhan tersebut. Karena ini menyangkut kemanusiaan, tentu harus ada upaya percepatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi di lapangan," pungkas Kapolda Jatim.
Editor : Ardhia Putri
