Sumber gambar : presidenri.go.id
Kilasbisnis.com, Jakarta — Presiden Jokowi mengungkapkan strategi antisipasi dampak El Nino terhadap pengendalian inflasi pangan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan di Jakarta ( Kamis, 31 /08/2023). Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah atas terkendalinya inflasi nasional pada kisaran target 3% + 1% tahun 2023. Ia juga mendorong sinergi antara TPIP dan TPID di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan nasional.
"Terima kasih atas kerja keras TPIP/TPID sehingga inflasi terkendali 3,08 persen di Juli 2023, lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Negara lain hanya mengandalkan kebijakan moneter dengan suku bunga. Indonesia dengan bauran kebijakan moneter dan fiskal serta TPIP/TPID. TPIP/TPID hanya ada di Indonesia, melakukan pengendalian dari sisi pasokan, produksi, distribusi, dan pengecekan harga langsung di lapangan," kata Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Jakarta hari ini (Kamis, 31/08/2023), yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Bank Indonesia.
Selanjutnya, Presiden Jokowi mendorong TPIP dan 542 TPID di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyinergikan langkah-langkah stabilisasi harga dan ketahanan pangan nasional dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah. Sejumlah langkah perlu dilakukan, antara lain integrasi data dan informasi pasokan dan harga, penguatan kerjasama perdagangan antardaerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, peningkatan kelancaran distribusi, penguatan operasi pasar murah, serta komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah.
Presiden mengharapkan agar TPIP dan TPID bekerja sama untuk menjaga agar harga tetap stabil dan mencapai target inflasi nasional, meskipun sedang dihadapkan pada sejumlah risiko inflasi dan tantangan terkait ketahanan pangan.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) untuk mengamankan pasokan beras karena saat ini harga beras di Indonesia mengalami tren kenaikan akibat dampak kemarau ekstrem El Nino yang melanda wilayah Indonesia.
"Saya senang bahwa harga-harga di pasar minggu ini semuanya pada posisi menurun. Hanya satu yang masih masalah dalam urusan beras, karena ada super El Nino," kata Jokowi.
Presiden mengatakan dampak El Nino juga terjadi di banyak negara tetangga produsen beras sehingga mereka menghentikan ekspor beras demi menjaga pasokan beras di dalam negeri.
"Saya bertemu dengan Perdana Menteri Hunsen (Kamboja), PM Bangladesh, Perdana Menteri India, ya gimana harga beras nggak naik ya mereka nggak ekspor, mereka pegang untuk keamanan pasokan dalam negerinya," ungkap Jokowi.
"Sehingga saya minta kepada Gubernur, Bupati, Walikota yang memiliki sawah, betul-betul perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat. Karena kalau sudah pada posisi semua negara menahan ekspornya, yang bisa menyelamatkan adalah negara masing-masing," tegas Presiden.
Terkait dengan kenaikan harga beras dan untuk mengamankan pasokan bagi keluarga berpenghasilan rendah, Presiden Jokowi memutuskan penyaluran bantuan beras periode kedua sebanyak 10 kg/bulan dipercepat, dari awalnya bulan Oktober - Desember 2023 menjadi mulai September – November 2023.
"Perlu saya sampaikan, awal September ini akan mulai didistribusikan bantuan pangan berupa beras. Satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan 10 kg per bulan. Ini seperti semi operasi pasar. Sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton selama 3 bulan, September, Oktober, dan November," kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar kepala daerah juga mengoptimalkan penggunaan APBD untuk memastikan stabilitas harga pangan, khususnya beras.
"Tolong dicek. Kita sudah memasok beras ke masyarakat. Kalau harganya masih naik, saya minta Bapak/Ibu Gubernur, Bupati/Walikota agar menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dengan itu, harapan kita adalah inflasi turun secara perlahan," tegas Jokowi.
Sebagai bentuk apresiasi, Presiden Jokowi pun memberikan penghargaan TPID Award kepada 15 provinsi/kabupaten/kota terbaik dalam mengendalikan inflasi. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat provinsi adalah Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. TPID Kabupaten/Kota terbaik diberikan kepada Kota Palembang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tarakan, Kabupaten Bone, dan Kota Kupang. TPID Kabupaten/Kota berprestasi adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Sabu Raijua. (Sac)
Editor : Sekar Arum Catur
