Kilasbisnis.com, Jakarta — Inflasi Agustus 2023 mencapai 3,27 persen (yoy), dengan perhatian khusus terhadap inflasi pangan, terutama beras. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka ini pada Jumat (1/9/2023) di Jakarta. Terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 111,57 pada Agustus 2022 menjadi 115,22 pada Agustus 2023. Inflasi bulanan mencatat deflasi sebesar 0,02 persen. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok transportasi dan makanan, minuman, serta tembakau. Harga beras eceran juga meningkat tajam, menjadi komoditas yang menyumbang inflasi terbesar.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (1/9/2023) di Jakarta mengumumkan angka inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2023 sebesar 3,27 persen secara year on year (YoY) dan sebesar 1,43 persen secara year to date (YTD). Sementara itu, secara bulanan atau month to month (MtM), BPS mencatat terjadi deflasi sebesar 0,02 persen.
"Tingkat inflasi tahunan (YoY) pada Agustus 2023 adalah sebesar 3,27 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,57 pada Agustus 2022 menjadi 115,22 pada Agustus 2023," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam Rilis Perkembangan Indeks Harga Konsumen Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (1/9/2023), yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPS.
Berdasarkan data YoY, angka inflasi Agustus 2023 sebesar 3,27 persen tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Juli 2023 yang sebesar 3,08 persen. Capaian ini sejalan dengan konsensus Bloomberg yang terdiri dari 27 ekonom yang memperkirakan inflasi Agustus 2023 akan naik, dengan nilai tengah rata-rata prediksi di level 3,34 persen (YoY).
Kenaikan inflasi pada bulan Agustus tersebut dipicu oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Jika dirinci, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 9,65 persen (YoY), yang disumbang oleh bensin dengan andil 0,83 persen, tarif angkutan dalam kota 0,09 persen, tarif angkutan antarkota 0,05 persen, serta solar dan tarif kereta api masing-masing dengan andil 0,03 persen.
Kelompok berikutnya yang mengalami inflasi tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,51 persen (YoY) dengan andil 0,92 persen, terbesar disumbang oleh beras dengan andil 0,41 persen, rokok kretek filter 0,21 persen, bawang putih 0,08 persen, serta daging ayam ras 0,07 persen.
Mengenai besarnya sumbangan inflasi beras pada bulan Agustus 2023, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa harga beras eceran pada Agustus 2023 meningkat secara bulanan sebesar 1,43 persen (MtM) dan naik tajam sebesar 13,76 persen year-on-year (YoY). Beras menjadi komoditas yang menyumbang inflasi terbesar pada Agustus 2023.
"Harga beras eceran pada Agustus 2023 meningkat secara bulanan dan tahunan. Harga beras eceran meningkat 1,43 persen MtM dan naik 13,76 persen YoY," papar Pudji Ismartini.
Secara akumulatif, beras mengalami inflasi sebesar 7,99 persen dalam delapan bulan terakhir atau year-to-date (YTD) dan terjadi merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pudji menjelaskan dari 90 kota yang dipantau oleh BPS, 85 kota di antaranya mengalami inflasi beras.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta pada hari Kamis (31/08/2023), Presiden Jokowi telah memperingatkan kepala daerah untuk mengamankan pasokan beras dan memutuskan untuk mempercepat penyaluran bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah.
"Saya senang bahwa harga-harga di pasar minggu ini semuanya pada posisi menurun. Hanya satu yang masih masalah di urusan beras, karena ada super El Nino. Sehingga saya minta kepada Gubernur, Bupati, Walikota yang memiliki sawah betul-betul perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat," tegas Presiden.
Terkait dengan kenaikan harga beras dan untuk mengamankan pasokan bagi keluarga berpenghasilan rendah, Presiden Jokowi memutuskan penyaluran bantuan beras periode kedua sebanyak 10 kg per bulan dipercepat, dari semula bulan Oktober - Desember 2023 menjadi mulai September – November 2023.
"Perlu saya sampaikan, awal September ini akan mulai didistribusikan bantuan pangan beras. Satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan 10 kg per bulan. Ini seperti semi operasi pasar. Sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton per bulannya yaitu selama 3 bulan: September, Oktober, dan November," kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar kepala daerah juga mengoptimalkan penggunaan APBD untuk memastikan stabilitas harga pangan, khususnya beras.
"Tolong dicek. Kita kan sudah mengalokasikan beras ke masyarakat. Kalau harganya masih naik, saya minta Bapak/Ibu Gubernur, Bupati/Walikota agar menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dengan itu, harapan kita adalah inflasi pelan-pelan turun," tegas Jokowi.
Saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog mencapai 1,6 juta ton sehingga dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan nasional sampai dengan akhir tahun 2023. Presiden berharap upaya-upaya tersebut dapat menjaga tingkat inflasi, bahkan menurun hingga 2,5 persen pada 2024. (Sac)
Editor : Sekar Arum Catur
