Kilasbisnis.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti lama dan banyaknya perizinan dalam penyelenggaraan event di Indonesia. Padahal, adanya event berdampak pada perekonomian.
Jokowi mengakui beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal setiap tahunnya ada sekitar 4.000 event dan saat ini turun menjadi sekitar 3.700 event.
Dia mencontohkan, event MotoGP di Mandalika memberi dampak ekonomi sebesar Rp 4,3 triliun, menyerap 8.000 tenaga kerja, dan melibatkan 1.000 UMKM.
Namun di sisi lain, dibutuhkan setidaknya 13 izin yang harus diurus. Mulai dari surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI pusat, surat rekomendasi dari Polres, Polda NTB, dan Mabes Polri.
Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, Dinas Pemadam Kebakaran, surat pemberitahuan Ditjen Bea Cukai, dan KEK di NTB.
"Harus punya ini, kalau tidak izin-izin itu tadi tidak keluar," ujar Jokowi saat peresmian Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event, Senin (24/6).
Selain itu, Jokowi juga menyinggung event yang sudah terbit izinnya saja bisa dibatalkan. Jika alasannya karena keamanan, Jokowi meminta kepolisian menyelesaikannya dari yang tidak aman menjadi aman.
Oleh sebab itu, Jokowi berharap digitalisasi proses perizinan penyelenggaraan event bukan hanya website layanan saja. Akan tetapi betul-betul memberi kemudahan pengurusan perizinan yang memberikan kepastian izin, dan memotong birokrasi.
"Sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka dan transparan," ucap Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan penyelenggaraan event-event internasional terbukti memberi dampak perekonomian di setiap negara tuan rumah.
Misalnya, konser Taylor Swift yang diselenggarakan di Singapura pada Maret lalu dihadiri 360.000 penonton. Ia menilai separuh penontonnya berasal dari Indonesia. Hal ini yang membuat aliran dana yang ke Singapura mulai dari tiket, hotel, makan, transportasi dan lainnya.
Editor : Ardhia Putri
