Kilasbisnis.com, Surabaya - Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 13 Mei 2026. Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) seiring meningkatnya kompleksitas tantangan dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.
Peluncuran GPIPS dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, serta Gubernur Jawa Timur. Turut hadir pula perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia, dan perbankan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan, implementasi GPIPS 2026 menekankan penguatan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. “GPIPS dilakukan melalui sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan penguatan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif,” ujar Aida.
Ia menjelaskan, pelaksanaan GPIPS 2026 telah dimulai di wilayah Sumatra pada Februari lalu, kemudian berlanjut di Jawa yang sekaligus menjadi peluncuran nasional. Program ini selanjutnya akan digelar di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) dengan mempertimbangkan karakteristik inflasi masing-masing wilayah.
Menurut Aida, implementasi GPIPS difokuskan pada penguatan produktivitas serta kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Bank Indonesia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program unggulan.
Program tersebut mencakup peningkatan produktivitas pangan, kelancaran distribusi, integrasi ketahanan pangan untuk mendukung program pemerintah, perluasan kerja sama antar daerah (KAD) baik intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta penguatan pembiayaan sektor pertanian khususnya pascapanen.
Selain peluncuran, GPIPS juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID). Forum ini membahas berbagai tantangan strategis dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di masing-masing wilayah.
Aida menegaskan, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan membutuhkan komitmen serta kerja sama lintas lembaga yang semakin kuat, terutama untuk mengantisipasi berbagai risiko global dan domestik.
Selama ini, sinergi TPIP dan TPID dinilai mampu menjaga stabilitas inflasi nasional. Pada April 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food berada di level 3,37 persen, masih dalam kisaran sasaran 3,0–5,0 persen.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah dan otoritas terkait juga merumuskan langkah strategis jangka pendek dan menengah panjang. Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana prasarana pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, serta penguatan offtaker dan distribusi pangan.
Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, strategi difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir. Upaya tersebut meliputi perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi, serta penguatan neraca pangan.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Langkah ini ditempuh melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (nik)
Editor : Redaksi
