Kilasbisnis.com, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjejakkan kakinya lebih jauh ke timur: **Papua Barat** dan **Papua Barat Daya**.
Senin pagi di Jakarta (3/11), Ketua Dewan Komisioner OJK **Mahendra Siregar** mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat OJK yang terdiri atas Kepala Departemen dan Kepala OJK di daerah, sekaligus meresmikan dua Kantor baru OJK di tanah Papua. Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sebuah langkah kecil di peta, tapi besar maknanya bagi pengawasan keuangan nasional.
Peresmian dua kantor baru ini bukan sekadar menambah jumlah gedung. Ini bagian dari *Roadmap Pembukaan Kantor OJK Baru 2024–2027* — peta jalan agar OJK hadir di seluruh provinsi Indonesia.
Kini, dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai Manokwari, OJK ingin memastikan satu hal: **pengawasan keuangan harus dekat dengan rakyatnya.**
Kantor di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan menjadi pos terdepan. Mengawasi lembaga jasa keuangan, memantau perilaku pelaku usaha (*market conduct*), dan memperluas literasi serta inklusi keuangan.
“Dengan kantor ini, pengawasan tak lagi harus menunggu laporan dari jauh. Kami bisa mendengar langsung denyut ekonomi daerah,” ujar Mahendra dalam sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Mahendra juga melantik empat pejabat baru:
- Henry Rialdi, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal
- Soelistio Darmawan, Kepala Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan
- Esti Sasanti, Kepala Departemen Perbankan Syariah
- Budi Rahman, Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya
Mereka bukan sekadar pejabat yang berpindah kursi. Mereka adalah bagian dari mesin baru OJK — yang dituntut bekerja lebih cepat, lebih dekat, dan lebih tanggap terhadap dinamika di lapangan.
OJK ingin memastikan, pengawasan tidak berhenti di meja rapat di Jakarta. Kantor baru ini diharapkan menjadi simpul koordinasi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Sebuah simpul yang mempertemukan regulasi dan realitas.
Langkah ini juga menjadi simbol: bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berpusat di Jawa. Bahwa literasi keuangan bukan hak eksklusif kota besar. Dan bahwa perlindungan konsumen harus sampai ke kampung-kampung di pesisir timur Indonesia.
Dengan penguatan struktur dan perluasan jangkauan, OJK menegaskan komitmennya: menjaga stabilitas sektor keuangan, memperkuat perlindungan konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Langkah ke Papua Barat dan Papua Barat Daya ini bukan akhir perjalanan. Tapi sebuah awal baru — ketika pengawasan keuangan tidak lagi berjarak, dan kehadiran negara terasa lebih nyata di ujung timur Indonesia.
Editor : Redaksi
