Kilasbisnis.com, Surabaya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraannya tentang RAPBN 2024 menekankan pentingnya reformasi fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam pidatonya, Jokowi mengungkapkan bahwa postur APBN 2024 harus tetap sehat melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, pembiayaan inovatif, dan pengelolaan anggaran yang hati-hati.
Jokowi juga membahas rencana pendapatan negara, alokasi belanja, keseimbangan primer, defisit APBN, serta rasio utang Indonesia. Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa kebijakan fiskal Indonesia telah efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia juga menggarisbawahi pentingnya menghindari jebakan negara berpendapatan menengah dan mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global.
"Untuk mendukung transformasi ekonomi dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat kita dari goncangan, Postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati," kata Jokowi dalam pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan yang disiarkan di laman YouTube resmi DPR RI, Rabu (16/8/2023).
Terkait dengan postur APBN 2024, Kepala Negara mengungkapkan bahwa pendapatan negara direncanakan sebesar Rp. 2.781,3 triliun, terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp. 2.307,9 triliun, PNBP sebesar Rp. 473,0 triliun, dan Hibah sebesar Rp. 0,4 triliun.
“Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp. 2.781,3 triliun, terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp. 2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp. 473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp. 0,4 triliun,” kata Jokowi.
Sementara untuk menjaga perimbangan pusat dan daerah, dari sisi belanja negara sebesar Rp. 3.304,1 triliun dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp. 857,6 triliun.
"Belanja negara dialokasikan sebesar Rp. 3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.446,5triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp. 857,6 triliun," papar Jokowi.
Adapun untuk memastikan postur APBN yang sehat dan berjalannya reformasi fiskal, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya mendorong keseimbangan primer (primary balance) bergerak menuju positif. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, jika positif berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang.
Kemudian defisit APBN dipatok sebesar -2,29 persen dari PDB, di bawah batas maksimal -3% persen dari PDB sesuai amanat Undang-Undang. Sebagai pembanding, defisit fiskal di sebagian besar negara masih sangat lebar, seperti di India 9,6 persen, Jepang 7,8 persen, Tiongkok 7,5 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, dan Malaysia 5,3 persen.
"Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, rasio utang Indonesia juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, yaitu sudah menurun di bawah 40 persen terhadap PDB. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia sebesar 66,3 persen, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.
"Rasio utang Indonesia juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Bahkan sudah menurun dari 40,7 persen terhadap PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen di Juli 2023," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa kebijakan fiskal Indonesia menjadi salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat. Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5,0 persen, disertai penurunan pengangguran, kemiskinan, serta rasio gini.
"Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, serta rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377," ungkap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengharapkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP) dalam rentang 105-108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dalam rentang 107-110.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan sejumlah upaya perlu dilakukan agar Indonesia tidak mengalami jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) guna meraih Indonesia Emas 2045.
"Struktur penduduk muda akibat bonus demografi harus kita manfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif," ujar Jokowi.
"Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, harus terus kita dorong," tambah Jokowi. Dirgahayu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. MERDEKA. (Sac)
Editor : Ardhia Putri
